Cuaca Tak Menentu Persulit Pencarian Korban Hilang Gempa Myanmar

Fletcher menambahkan, para korban gempa membutuhkan tenda untuk berteduh. “Kita perlu menyediakan tenda dan harapan bagi para penyintas saat mereka membangun kembali kehidupan mereka yang hancur,” katanya.

Tindakan yang kuat dan terkoordinasi, katanya, adalah kunci untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa.

Negara-negara tetangga Myanmar, seperti China, India dan juga negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah mengirimkan pasokan bantuan dan penyelamat selama sepekan terakhir. Mereka membantu upaya pemulihan di daerah-daerah yang dilanda gempa.

Amerika Serikat, yang hingga baru-baru ini menjadi donor kemanusiaan terbesar di dunia, telah menjanjikan setidaknya 9 juta dolar AS kepada Myanmar untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak gempa. Namun, penghentian program bantuan luar negeri oleh Presiden Donald Trump memengaruhi respons mereka.

Tiga pekerja Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang telah melakukan perjalanan ke Myanmar setelah gempa diberitahu bahwa mereka akan diberhentikan.

“Tim ini bekerja sangat keras, berfokus untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Mendapatkan berita tentang pemutusan hubungan kerja yang akan segera terjadi - bagaimana mungkin itu tidak membuat putus asa?” kata mantan pejabat senior USAID, Marcia Wong.

Di negara tetangga Thailand, pihak berwenang mengatakan jumlah korban tewas di negara itu akibat gempa telah meningkat menjadi 24 orang. Dari jumlah tersebut, 17 orang meninggal di lokasi gedung pencakar langit di ibu kota, Bangkok, yang runtuh saat sedang dibangun. Sebanyak 77 orang lainnya masih hilang di sana.

Militer Myanmar telah berjuang untuk menjalankan negara tersebut sejak menggulingkan pemerintahan peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 2021. Perang saudara yang terjadi setelahnya telah menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi, dengan kerawanan pangan yang meluas dan lebih dari sepertiga penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Sementara gencatan senjata dideklarasikan pada 2 April, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan pada 4 April bahwa junta membatasi bantuan di daerah-daerah yang tidak mendukung kekuasaannya. Kantor tersebut juga mengatakan sedang menyelidiki laporan serangan oleh junta terhadap lawan, termasuk setelah gencatan senjata.