Daftar Tamu yang Hadir di Pelantikan Trump, Tak Ada Prabowo

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philip J Vermonte, mengatakan hingga Sabtu (18/1/2025), belum ada undangan yang diterima oleh Istana Kepresidenan dari Pemerintah AS untuk menghadiri pelantikan Presiden Trump.

"Jadi, informasi mengenai keberangkatan Presiden ke AS itu belum ada di kami," ujar Philip. 

dia menjelaskan kebiasaan yang berlaku di pelantikan Presiden Negeri Paman Sam yaitu tidak ada undangan bagi kepala negara manapun. Biasanya, yang diundang adalah perwakilan-perwakilan, duta besar, atau kepala perwakilan lembaga internasional di Washington DC. 

"Jadi, dari sisi Indonesia yang akan hadir tentu saja per undangan tersebut adalah Duta Besar Indonesia di Washington DC," katanya. 

Namun, posisi Dubes RI untuk AS hingga kini belum diisi usai ditinggalkan oleh Rosan Roeslani. Rencananya, posisi itu bakal diisi oleh Whisnutama. Tapi, dia dan 12 calon dubes lainnya belum menjalani uji kepatutan dan kelayakan dengan komisi I DPR. Hingga anggota parlemen berganti, nasib calon dubes RI untuk AS belum diketahui hingga sekaraang. 

"Hari ini kan posisi duta besar RI di Washington DC belum ada. Ada wakil duta besar, tentu saja beliau yang akan menghadiri," tutur Philip. 

Prabowo pernah melayangkan ucapan selamat kepada Trump melalui telepon usai memenangkan pemilu AS pada November 2024 lalu. Pembicaraan tersebut diunggah oleh Prabowo di akun media sosialnya. 

"Saya ingin mengucapkan selamat untuk Anda karena sudah terpilih menjadi Presiden AS di pemilu," ujar Prabowo.

Dalam percakapan itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Donald Trump secara langsung. "Apabila memungkinkan, saya ingin menemui secara langsung di mana pun Anda berada untuk memberikan ucapan selamat secara langsung," katanya.

Trump merespons baik keinginan Prabowo itu. Dia mengaku bisa saja bertemu dengan Prabowo.

"Ah, sangat boleh, sangat boleh. Kita bisa laksanakan itu kapan pun Anda mau," jawab Trump.

Pelantikan Trump sebenarnya memicu satu sentimen ketika mengancam untuk menaikkan tarif bea impor bagi negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan). Ancaman itu disampaikan usai BRICS berencana membuat mata uang alternatif selain dolar.

Indonesia baru-baru ini menjadi anggota penuh BRICS. Artinya, bila ancaman Trump direalisasikan, Indonesia bisa kena ikut dampaknya. Keinginan pemerintah untuk masuk ke dalam BRICS sejak awal sudah menuai kritik di Tanah Air. 

Salah satunya disampaikan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. Peneliti CSIS, Lina Alexandra, mengatakan, di dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM), Sugiono, tidak dipaparkan langkah mitigasi pemerintah seandainya ancaman Trump untuk menaikan tarif bea impor 100 persen, menjadi kenyataan. Dalam pidatonya, Menlu dari Partai Gerindra itu hanya menyebut langkah Indonesia bergabung ke dalam BRICS adalah bagian dari cerminan politik bebas dan aktif. 

"Bila Indonesia ingin melakukan diplomasi yang antisipatif dan visioner, apakah betul ketika kita memutuskan menjadi anggota BRICS, sudah melakukan kalkulasi yang antisipatif, progresif, dan visioner. Kita perlu melihat apa dampaknya," ujar Lina seperti dikutip dari YouTube CSIS Indonesia pada 14 Januari 2025 lalu. 

Indonesia, kata Lina, tak perlu takut terhadap ancaman Trump yang ingin menaikkan tarif bea impor. Tetapi, tanpa persiapan yang matang terhadap ancaman itu, dikhawatirkan malah bisa merugikan perekonomian Indonesia. 

"Apakah sudah ada persiapan-persiapan dan mitigasi yang perlu, kalau kebijakan itu benar-benar diterapkan oleh Amerika Serikat," ujar Lina