Darurat Nasional di Peru, Presiden: Pemilu Bisa Digelar Desember 2023

Krisis dimulai pekan lalu, ketika Castillo mengumumkan rencana untuk membubarkan Kongres Peru dan memerintah melalui dekrit.

Langkah itu secara luas dikecam sebagai tindakan inkonstitusional dan mendorong legislatif yang dipimpin oposisi untuk memberikan suara yang mendukung pencopotannya. Sudah tiga kali setidaknya parlemen berusaha memakzulkan Castillo.

Tak lama setelah pemakzulan, Castillo ditetapkan sebagai tahanan atas tuduhan konspirasi pemberontakan. Setelah itu, Wakil Presiden Dina Boluarte dilantik sebagai sebagai presiden wanita pertama Peru.

Pendukung Castillo yang tidak terima dengan tindakan parlemen dan pengadilan pun turun ke jalan, menuntut pembebasan pemimpin sayap kiri itu. Demonstran juga menuntut agar pemilu segera digelar untuk mengganti Boluarte.

Castillo menyerukan loyalisnya untuk mendatangi tempat ia ditahan, dengan alasan bahwa dia harus dibebaskan saat periode penahanan awal dalam tujuh hari pertama. Dia juga mendesak Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika untuk menengahi kasus ini.

"Sudah cukup! Kemarahan, penghinaan dan penganiayaan terus berlanjut. Hari ini mereka membatasi kebebasan saya lagi dengan penahanan praperadilan selama 18 bulan,” tulisnya dalam pesan yang diunggah di Twitter.

“Saya menganggap hakim dan jaksa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di negara ini,” tambah dia.

Kantor Ombudsman Peru pada Selasa melaporkan, jumlah korban tewas akibat demonstrasi menjadi enam orang. Protes sangat menonjol di bagian pedesaan negara itu, basis dukungan Castillo.

Boluarte telah berusaha untuk meredam kerusuhan dengan menjanjikan pemilihan umum yang lebih cepat. Pada Rabu, dia kembali mengatakan pemilu dapat dimajukan hingga Desember 2023.

“Secara hukum, ini berfungsi untuk April 2024, tetapi dengan membuat beberapa penyesuaian, kami dapat memajukannya hingga Desember 2023,” katanya.

Boluarte juga menegaskan kembali seruan agar demonstran tidak rusuh di jalanan.

“Kita tidak bisa berdialog jika ada kekerasan di antara kita,” ujarnya.

Para pengamat telah menyuarakan keprihatinan tentang situasi yang memburuk saat protes berlanjut.

Kepala kantor ombudsman Peru, Eliana Revollar, mengatakan kepada AFP bahwa keadaan masih bisa menjadi lebih buruk.

“Ini adalah gejolak sosial yang sangat serius. Kami khawatir itu akan mengarah pada pemberontakan karena ada orang yang menyerukan pemberontakan, yang meminta untuk mengangkat senjata,” kata Revollar.