Defisit Anggaran, Militer Selandia Baru Usulkan PHK Staf Sipil

Menteri Pertahanan Judith Collins mengatakan, pemotongan tersebut merupakan masalah operasional dan tidaklah pantas baginya untuk memberikan komentar.

"Pria dan wanita di NZDF melakukan pekerjaan yang hebat dalam melindungi Selandia Baru dan kepentingannya. Namun, ini adalah masa ekonomi yang sulit, dan semua orang diminta untuk mencermati segala hal guna memastikan semua pendanaan digunakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

"Garis depan adalah prioritas, dan saya yakin pemimpin NZDF akan memimpin rakyatnya melalui apa yang saya tahu merupakan proses yang menantang," sambungnya.

Pada Mei, Kementerian Keuangan Selandia Baru mengajukan anggaran pemerintah yang harus disetujui oleh parlemen. Menteri Keuangan Nicola Willis mengatakan, pemerintah telah mengumumkan anggaran pertahanan baru sebesar 571 juta dolar Selandia Baru (Rp5,6 triliun) untuk empat tahun ke depan.

Kementerian juga mengatakan bahwa pihaknya tidak memangkas pengeluaran yang ada. Ini disebabkan anggaran pertahanan saat ini didorong oleh belanja modal besar untuk pesawat baru. Sementara investasi modal di masa mendatang masih dalam pertimbangan, Reuters melaporkan.

Sementara itu, Kepala Angkatan Pertahanan Udara Tony Davies mengatakan, mereka harus memprioritaskan kembali anggarannya, guna memastikan kapal, pesawat, peralatan, dan personel siap untuk menanggapi saat dibutuhkan.

"Kami telah membuat keputusan sulit untuk tidak menambah Pasukan Reguler. Ini berarti, meski kami akan terus merekrut dan melatih, kami tidak berusaha menambah jumlah keseluruhan prajurit berseragam pada tahun depan. Oleh karena itu, mengurangi jumlah pegawai sipil adalah hasil yang mungkin terjadi," ungkapnya, dikutip dari Radio New Zealand.

Menurut angkatan pertahanan Selandia Baru, negaranya mengurangi anggaran pertahanan untuk fiskal berjalan menjadi 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), yang berarti turun 1 persen dari tahun sebelumnya.

Penurunan anggaran belanja terjadi karena laporan pemerintah baru-baru ini memperingatkan tentang peralatan lama. Militer pun kesulitan untuk merekrut dan mempertahankan personel. Akibatnya, 3 dari 9 kapal angkatan laut milik negara itu tidak beroperasi karena kekurangan awak. 

Pesawat Boeing 757-2K2 milik angkatan udara sering rusak, sehingga Perdana Menteri Christopher Luxon harus naik jet komersial ke pertemuan KTT ASEAN-Australia pada Maret karena pesawatnya dilarang terbang.

Di sisi lain, Selandia Baru juga harus meminta bantuan negara lain untuk pengawasan maritim dan operasi pencarian penyelamatan regional. Ini menyusul pensiunnya P-3K2 Orion lima bulan lebih awal karena kekurangan staf.

Meski menghadapi defisit anggaran, Negeri Kiwi ingin tetap meningkatkan kondisi angkatan bersenjata negara dan mengambil lebih banyak misi regional dan global, serta menyelidiki tawaran untuk bergabung dengan pakta pertahanan AUKUS. Ini dipicu atas kekhawatiran mengenai meningkatkatnya tantangan geopolitik.

Luxon mengatakan pekan lalu, Selandia Baru perlu mendukung tatanan berbasis aturan internasional karena ancaman konflik militer muncul di kawasan Indo-Pasifik. Dia juga telah bekerja keras guna meningkatkan keterlibatan internasional sejak menjabat.

Namun, pendapatan yang menurun dan meningkatnya utang telah menghambat kemampuan negara tersebut untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

Banyak mitra Wellington yang menaikkan pengeluaran sebagai respons terhadap meningkatnya kehadiran militer China di kawasan tersebut dan memburuknya lingkungan keamanan global. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan anggaran pertahanan Jepang dan Australia.

Tokyo menghabiskan sekitar 1 persen PDB untuk pertahanan pada 2022, yang mana akan mencapai sekitar 1,6 persen pada 2025 dan 2 persen pada 2028. Sementara, Canberra akan meningkat dari 2 persen menjadi sekitar 2,4 persen selama dekade berikutnya.