Deja Vu! Klaim Kemenangan Sepihak Trump Ingatkan Publik pada Prabowo

Meski warga Negeri Paman Sam yang memberikan suara, yang gusar menanti hasil penghitungan suara justru warga dunia. Tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Warganet menyebut banyak ditemukan kemiripan antara situasi Pilpres AS dengan Pilpres Indonesia. 

Ketika Trump menyampaikan cuitan klaim kemenangan sepihak, warganet langsung berspekulasi situasi akan semakin seru, bila salah satu kandidat ditarik masuk ke dalam kabinet dan dijadikan Menteri Pertahanan. Kini, Trump lah yang digadang-gadang warganet agar sebaiknya diangkat menjadi Menhan oleh Biden. 

Bahkan, dorongan dari masyarakat Indonesia agar Trump dijadikan Menhan oleh Biden semakin kuat, ketika mogul properti itu mengaku akan mengajukan gugatan hukum, karena ada kecurangan dalam proses penghitungan suara. Saat ini, suara milik Biden semakin mendekati jumlah angka keramat, yakni minimal 270 electoral votes untuk bisa melenggang ke Gedung Putih. 

"Joe Biden seharusnya tidak membuat klaim yang keliru bahwa ia segera menjadi presiden. Saya juga bisa membuat klaim serupa. Upaya hukum kini tengah dimulai!" cuit Trump pada Jumat, 6 November 2020. 

Melihat cuitan itu, warganet semakin berspekulasi. Warganet meminta Trump tetap tenang, lantaran masih ada peluang di pemerintahan AS dengan menjadi Menhan.

Cuitan warganet semakin meluas. Ada warganet yang mempertanyakan, jika nanti Biden memenangkan Pilpres AS, apakah relawannya akan diangkat menjadi petinggi di jajaran pemerintahan, seperti komisaris di perusahaan milik negara seperti fenomena di Indonesia.

Selain mengklaim kemenangan sepihak, Trump juga berkoar-koar akan memperkarakan hasil pemilu AS hingga ke Mahkamah Agung. Laman Stuff New Zealand pada 4 November 2020 melaporkan, Trump sempat menyerukan kepada MA untuk menghentikan proses penghitungan suara yang ia klaim sebagai penipuan terbesar di AS. 

"Kami akan ke Mahkamah Agung dan kami semua akan menghentikan proses penghitungan suara. Kami tidak ingin mereka menemukan surat suara pada pukul 04:00 dini hari lalu ditambahkan," tutur Trump ketika menyampaikan pidato pada Sabtu, pukul 02.30 dini hari.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ancamannya itu akan ia realisasikan? Menurut laporan The Guardian, bila Trump pada akhirnya akan mengajukan gugatan ke MA, maka hal tersebut tidak lagi mengagetkan. Tetapi, MA merupakan jalur pengadilan banding yang terakhir di Negeri Paman Sam. 

Di sana, hakim MA memiliki keleluasaan untuk menentukan kasus mana yang disidangkan. Biasanya, kasus yang bergulir hingga ke MA adalah kasus yang sebelumnya digelar di pengadilan lebih rendah mengenai poin-poin hukum federal dan konstitusi. 

Pertanyaan penting lainnya, apakah Trump bisa ditarik ke dalam kabinet Biden? Menurut pengajar program hubungan internasional, Teuku Rezasyah, hal tersebut bisa saja terjadi, meski belum pernah ada peristiwa semacam itu di AS. Ia menyebut hal itu dengan teori einmalig, yakni peristiwa sejarah yang hanya terjadi satu kali dan tak bisa terulang lagi. 

Namun, menurut pria yang akrab disapa Reza itu, Trump harus keluar lebih dulu dari Partai Republik dan kembali menjadi warga negara biasa. 

"Perlu konsesi yang sangat besar antara Trump dengan Partai Republik. Jadi, harus ada pisah yang anggun. Dia kembali menempatkan diri sebagai fellow citizen dengan mengatakan saya tidak punya partai," tutur Reza ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Kamis, 5 November 2020. 

Kendati, Trump harus menanggung rasa malu yang besar, lantaran ia harus berpindah ke Partai Demokrat jika hal itu terjadi. Tetapi, Reza menggarisbawahi, bukan berarti hal tersebut tak mungkin terjadi. 

Di sisi lain, Trump juga diprediksi akan membuat torehan sejarah lainnya dengan serius menindaklanjuti gugatan hasil Pilpres AS ke MA. Dalam catatan Reza, langkah hukum serupa belum pernah ditempuh capres AS mana pun.