Demi Cegah Rudal, Inggris Izinkan AS Operasi Defensif dari Pangkalan Militernya

02 Mar 2026, 11:03 WIB

Bagus Samudro

Demi Cegah Rudal, Inggris Izinkan AS Operasi Defensif dari Pangkalan Militernya

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (©UK Parliament/Jessica Taylor, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Pemerintah Inggris mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk operasi defensif terbatas guna mencegah serangan rudal Iran, tanpa ikut dalam aksi ofensif AS-Israel.
Langkah ini diambil demi melindungi sekitar 200 ribu warga Inggris di Timur Tengah, setelah meningkatnya ancaman dan serangan yang hampir mengenai personel militer Inggris di Bahrain.
Kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah politikus oposisi yang menilai tindakan AS melanggar hukum internasional dan meminta agar keputusan itu dibahas serta diputuskan melalui pemungutan suara di Parlemen.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengumumkan pada Minggu (1/3/2026) malam bahwa pemerintahnya menyetujui permintaan Amerika Serikat (AS) untuk memakai pangkalan militer Inggris. Izin itu hanya berlaku bagi operasi defensif yang sangat terbatas dengan sasaran rudal serta peluncur rudal Iran di lokasi penyimpanannya.

Ia menegaskan Inggris tak ambil bagian dalam gelombang awal serangan AS-Israel ke Iran dan tak akan terlibat dalam operasi ofensif apa pun. Dalam video yang dirilisnya, Starmer memaparkan alasan kebijakan tersebut.

“Satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman tersebut adalah menghancurkan rudal-rudal itu di sumbernya, di depot penyimpanan mereka, atau peluncur yang digunakan untuk menembakkan rudal-rudal tersebut. AS telah meminta izin untuk menggunakan pangkalan Inggris untuk tujuan defensif yang spesifik dan terbatas tersebut. Kami telah mengambil keputusan untuk menerima permintaan ini – untuk mencegah Iran menembakkan rudal ke seluruh wilayah … membunuh warga sipil tak bersalah … membahayakan nyawa warga Inggris … dan menyerang negara-negara yang tidak terlibat,” katanya, dikutip dari The Guardian.

1. Pemerintah prioritaskan perlindungan warga Inggris di Timur Tengah

ilustrasi kawasan Timur Tengah (pexels.com/Lara Jameson)

Langkah tersebut ditempuh demi melindungi sekitar 200 ribu warga Inggris yang berada di Timur Tengah, mencakup penduduk tetap, wisatawan, hingga penumpang transit. Pemerintah menilai tindakan Iran kian berisiko setelah sejumlah bandara dan hotel yang dihuni warga Inggris terdampak serangan.

Pada Sabtu (28/2/2026), serangan Iran hampir mengenai personel militer Inggris di pangkalan yang berlokasi di Bahrain. Jet tempur Inggris kini dikerahkan di kawasan itu untuk misi defensif dan telah menggagalkan beberapa rudal yang ditembakkan Iran.

2. Pemerintah Inggris tegaskan dasar hukum internasional untuk hak membela diri

ilustrasi hukum (pexels.com/Sora Shimazaki)

Pemerintah Inggris menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan merujuk pada ketentuan hukum internasional terkait hak membela diri dari serangan bersenjata yang sedang berlangsung.

“Inggris dan sekutunya diizinkan berdasarkan hukum internasional untuk menggunakan atau mendukung kekuatan dalam keadaan di mana bertindak dalam pertahanan diri adalah satu-satunya cara yang layak untuk menghadapi serangan bersenjata yang sedang berlangsung dan di mana kekuatan yang digunakan bersifat perlu dan proporsional,” katanya.

Dilansir BBC, Inggris bersama Prancis dan Jerman merilis pernyataan bersama yang mengecam serangan Iran karena dinilai tak pandang bulu dan tak seimbang. Ketiganya juga menyatakan kesiapan mengambil tindakan defensif yang proporsional guna menghentikan kemampuan Iran meluncurkan rudal dan drone.

3. Sejumlah politikus sampaikan kritik terhadap kebijakan

ilustrasi bendera Inggris (pexels.com/James Frid)

Keputusan tersebut memicu respons di dalam negeri. Ketua Komite Urusan Luar Negeri dari Partai Buruh, Emily Thornberry, menilai tindakan AS melanggar hukum internasional, sementara Pemimpin Partai Demokrat Liberal, Ed Davey, menyebut kebijakan itu sebagai lereng licin dan meminta pemungutan suara di Parlemen.

“Tidak peduli bagaimana perdana menteri mencoba mendefinisikan ulang ofensif sebagai defensif, ini adalah lereng licin. Ia tidak boleh membiarkan Trump menyeret Inggris ke dalam perang berkepanjangan lain di Timur Tengah. Starmer harus datang ke parlemen besok, menjelaskan kasus hukum secara lengkap, dan memberikan suara kepada anggota parlemen,” katanya.

Di sisi lain, Pemimpin Partai Hijau Zack Polanski menyebut aksi AS sebagai serangan ilegal dan tak beralasan. Pemerintah Inggris sendiri tak menyatakan dukungan maupun kecaman atas serangan AS-Israel yang menewaskan sekitar 48 pemimpin Iran.

Menteri Pertahanan Inggris John Healey turut memberikan pandangannya terhadap Iran dan kepemimpinan Khamenei.

“Saya pikir sedikit orang yang akan meratapi kematian ayatollah tersebut, terutama keluarga dan teman-teman dari ribuan demonstran yang dibunuh di jalan-jalan kota-kota Iran. Iran dan rezim yang telah dipimpinnya begitu lama, itu adalah sumber kejahatan – membunuh warganya sendiri dan mensponsori serta mengekspor teror,” katanya.

Pemerintah kini menyiapkan skema darurat untuk mengevakuasi warga Inggris dari Timur Tengah apabila penutupan wilayah udara di kawasan itu terus berlanjut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.