Tokyo, IDN Times - Pemerintah Jepang pada hari Sabtu (7/4/2018) mengaktifkan kembali marinir pertamanya, setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia ke-2, 73 tahun lalu. Mereka mengaktifkan cabang militernya ini, karena perlunya pasukan yang dapat mempertahankan pulau-pulau terluar Jepang dari penyusupan negara lain.
Seperti pulau yang terletak di Laut Tiongkok Selatan, yang dikhawatirkan rentan diserang oleh militer Tiongkok, seperti dilansir dari Reuters.
Amphibious Rapid Deployment Brigade (ABRD) yang termasuk ke dalam jajaran kesatuan Japanese Ground Self-Defense Force (JGSDF) pada hari Sabtu (7/4/2018) kemarin, dilantik oleh Pemerintah Jepang sebagai marinir pertama setelah pembubaran mereka 73 tahun lalu.
Sekitar 2.00 prajurit direncanakan akan dibentuk oleh Jepang untuk membantu memperkuat pertahanan pulau-pulau Jepang di daerah terluar dan terancam. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Tomohiro Yamamoto, ia menyampaikan, "mengingat situasi pertahanan dan keamanan yang semakin sulit di sekitar Jepang, pertahanan pulau-pulau telah menjadi mandat terpenting," ujarnya.
Untuk awalnya, ABRD hanya terdiri dari 1500 prajurit dan jumlahnya akan meningkat seiring waktu. Selain itu, alutsista yang akan mereka dapatkan sungguh luar biasa. Seperti kapal pengangkut helikopter, kapal amfibi, helikopter V-22 Osprey, dan kendaraan serbu amfibi.
Untuk pertama kalinya juga dalam sejarah modern JGSDF, mereka akhirnya dapat memiliki sebuah kapal di mana sebelumnya hak ini sudah dihilangkan setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia ke-2.
Ancaman pulau-pulau terluar Jepang dari infiltrasi hingga upaya sabotase negara tetangga, semua itu menjadi tujuan penting mengapa ABRD dibentuk. Negara yang menjadi kekhawatiran utama Jepang adalah Republik Rakyat Tiongkok, di mana kekuatan militernya menjadi yang terkuat di Asia Timur.
Memiliki kepentingan khusus di Laut Tiongkok Selatan, RRT berusaha untuk menasionalisasikan setiap pulau yang masuk ke dalam wilayah teritorial Laut Tiongkok Selatan. Beberapa pulau terluar Jepang yang berada di Laut Tiongkok Selatan ikut terancam, ketika Tiongkok mengklaim sebagian pulau tidak berpenghuni tersebut.
Karena hal itu Jepang berusaha menciptakan sistem keamanan serta pertahanan untuk pulau-pulau itu. Sehingga dapat mengantisipasi agresi militer Tiongkok.
Dana militer yang dialokasikan Tiongkok untuk militer jumlahnya 3 kali dari apa yang Jepang alokasikan, juga menjadi alasan mengapa Jepang mencoba menciptakan pasukan kecil nan efektif untuk menjaga integritas wilayah.
Ternyata pembentukan cabang militer baru di angkatan bersenjata Jepang tidak lepas dari kritikan masyarakat Jepang sendiri, dan negara tetangganya. Menurut kritikus, pembentukan ABRD adalah suatu hal yang sangat kontroversial.
Karena unit tersebut meproyeksikan kekuatan militer dan bisa digunakan untuk mengancam negara tetangga Jepang.
Meskipun setelah Perang Dunia ke-2 konstitusi Jepang meninggalkan hak untuk menyatakan perang, kekuataan militer mereka masih dapat digunakan untuk mengancam hingga membahayakan kestabilan regional. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa keputusan pembentukan ABRD adalah untuk pertahanan bukan agresi.
Sistem militerisasi ABRD yang dibentuk mengikuti US Marine Expeditionary Unit (MEU), membuat keefektifan mereka dalam mobilisasi ke wilayah yang sangat jauh dari markas utamanya, menjadi jauh sangat baik.
Tersebarnya kekuatan ABRD dalam menjaga integritas kepulauan Jepang, akan menemui uji coba sebenarnya, apabila kondisi politik daerah sekitar antara Korea Utara atau Tiongkok meningkat tajam dan berpotensi perang besar, dilansir dari Cnbc.com, dan Japantimes.co.jp.