Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada Senin (1/2/2021). Mereka menyerukan pembebasan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan supremasi hukum.
Selain Suu Kyi, Presiden Win Myint dan banyak dari anggota Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang juga ditahan. Kudeta terjadi sebagai puncak ketegangan antara fraksi militer dan pemerintahan sipil atas tudingan kecurangan pemilu pada November 2020 yang memenangkan NLD.
“Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas deklarasi darurat yang diberlakukan di Myanmar oleh militer pada 1 Februari dan penahanan sewenang-wenang terhadap anggota Pemerintah,” kata Presiden DK PBB Barbara Woodward, dilansir dari laman resmi PBB, Jumat (5/2/2021).
Tidak lama setelah diumumkannya kekuasaan militer selama satu tahun, Suu Kyi menyerukan agar seluruh masyarakat menggelar protes sebagai aksi penolakan terhadap perebutan kekuasaan secara inkonstitusional.
“Dewan menekankan perlunya menahan diri dari kekerasan. Dewan juga mendorong terwujudnya dialog dan rekonsiliasi, sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar,” tambah Woodward mewakili 15 anggota dewan.