Diduga Pro Rusia, Ukraina Blokir Kantor Berita Strana

Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional telah memblokir kantor berita di Ukraina bernama Strana.ua beserta induk perusahaan dan editornya Igor Guzvha. Padahal Strana diketahui sebagai salah satu media populer di negara Eropa Timur itu dan kasus ini turut menambah panjang beberapa grup media yang diblokir oleh pemerintah setempat. 

Bahkan media tersebut sudah tidak dapat diakses sejak Jumat (20/8/2021) lantaran domainnya sudah diblokir. Namun pihak jurnalis dan jajaran lainnya mengumumkan apabila akan tetap mengudara dan sedang berupaya untuk merelokasi konten pada website yang baru. 

Selain itu, pihak Strana mengecam aksi ini lantaran ditudih dengan sengaja memberikan sanksi media oposisi terbesar di Ukraina. Sementara, media berbahasa Rusia itu selama ini diketahui kerap memberikan kritik kepada pemerintah pro Barat yang mengarah ke otoriterisme, dilansir dari RT. 

Dilansir dari RFE/RL, editor kantor berita online Strana, Igor Guzvha sudah melarikan diri ke Austria sejak 2018 lalu ketika Dewan Keamanan dan Nasional memberikannya sanksi kepada dirinya dan perusahaannya. Bahkan Guzvha sejak bulan ini sudah dimasukkan sebagai salah satu individu yang menyebarkan propaganda pro Rusia. 

Pada 20 Agustus lalu, beberapa politisi, pebisnis dan awak media juga turut dimasukkan dalam individu yang disebut memberikan dukungan pada Kremlin. Salah satunya adalah Andriy Derkach yang merupakan anggota legislatif Ukraina yang sudah mendapatkan sanksi dari AS lantaran diduga ikut campur dalam pemilu AS tahun lalu. 

Derkach disebut memiliki hubungan dengan Rudy Guiliani yang merupakan mantan pengacara pribadi Donald Trump. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai Presiden Joe Biden dan anaknya selama kampanye pilpres 2020. 

Dilaporkan dari RT, menanggapi pemblokiran media yang diduga menyebarkan propaganda pro Rusia ini, pihak Kedutaan Besar AS di Kiev justru mendukung pembatasan pada pers. Pihak kedutaan berkata, "Amerika akan mendukung segala upaya untuk melawan pengaruh buruk dari Rusia. Penutupan kantor berita ini sebagai bagian dari hukum di Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial."

Di sisi lain, sejak Juni lalu, Komisi PBB untuk HAM telah memberikan kritik kepada pemerintahan Zelensky yang dianggap sebagai rentetan pembatasan. "Keputusan ini berbanding terbalik dengan standar hak asasi manusia internasional dan kurangnya justifikasi atas kebutuhan dan proporsionalitasnya, serta tidak dilakukan oleh otoritas independen."