Diplomat AS Pesimis Rekonstruksi Gaza Bisa Tercapai 5 Tahun

06 Feb 2025, 08:49 WIB

Kehancuran di Gaza selama konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023. (commons.wikimedia.org/WAFA)

Jakarta, IDN Times – Diplomat Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff, pesimis dengan rencana rekonstruksi Jalur Gaza dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, hal tersebut mustahil dilakukan dalam jangka waktu yang sangat sependek. Lima tahun hanya dianggap cukup untuk membersihkan puing reruntuhan di seluruh Jalur Gaza.

Pernyataan Witkoff tak lain ditujukan untuk mendukung rencana Presiden AS, Donald Trump, yang ingin merelokasi warga Gaza ke negara tetangga. Ia mengimingi hunian yang layak bagi warga Gaza.

"Ini adalah rencana jangka panjang. Presiden bermaksud menyelesaikan semuanya dengan benar. Jadi, menurut saya, tidak adil jika menjelaskan kepada Palestina bahwa mereka mungkin akan membangun kembali dalam lima tahun. Itu tidak masuk akal," katanya pada Selasa (4/2/2025), dilansir dari Anadolu Agency.

Rencana relokasi diumumkan oleh Trump pada akhir Januari tak lama setelah gencatan senjata dua pihak disepakati. Ia mengaku akan berbicara dengan pemimpin Mesir dan Yordania sebagai negara yang akan menampung warga Gaza.

1. Usulan yang akan menghambat gencatan senjata

Trump tampaknya sangat serius dengan usulannya. Hal ini terlihat dalam pembicaraan yang terjadi saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa, di mana ia kembali membicarakan hal tersebut.

Dilansir BBC, usulan ini sekaligus merupakan perubahan radikal bagi AS dalam memandang konflik Israel-Palestina. Rencana pemindahan paksa penduduk semacam itu akan dianggap melanggar hukum internasional.

“Hal itu dapat berdampak signifikan terhadap proses gencatan senjata bertahap dan pembebasan sandera yang lebih mendesak, pada saat yang kritis,” lapor media Inggris tersebut.

Trump bersama para pejabatnya kini tengah menyusun rencana lebih lanjut terkait upaya relokasi yang dianggapnya sebagai gerakan kemanusiaan. Ia mengatakan bahwa tak ada alternatif bagi warga karena Gaza kini menjadi tempat pembongkaran.

2. Negara kawasan kompak menolak rencana Trump

Negara-negara Arab telah mengeluarkan pernyataan bersama terkait rencana Trump. Pada Sabtu, lima negara Arab kompak menolak relokasi warga Gaza.

Para menteri luar negeri dan pejabat dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Otoritas Palestina, dan Liga Arab mengatakan langkah yang diusulkan Trump berisiko mengancam stabilitas di kawasan, menyebarkan konflik, dan merusak prospek perdamaian.

“Kami menegaskan penolakan terhadap setiap upaya untuk mengkompromikan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut. Baik melalui kegiatan permukiman, pengusiran, atau pencaplokan tanah dari pemiliknya dalam bentuk apapun atau dalam keadaan apapun,” bunyi pernyataan bersama tersebut, dikutip Al Jazeera.

Mesir dan Yordania yang merupakan sekutu utama AS di kawasan tersebut telah berulang kali menolak usulan Trump untuk membersihkan Gaza. Yordania adalah rumah bagi beberapa juta warga Palestina, sementara puluhan ribu lainnya tinggal di Mesir.

3. Presiden Mesir dan Raja Yordania bakal temui Trump dalam waktu dekat

Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Hotel du Palais, Prancis, Senin 26 Agustus 2019. (commons.wikimedia.org/White House)

Presiden Mesir, Abdel Fatah El Sisi, dijadwalkan untuk bertemu dengan Trump pada 18 Februari mendatang. Keduanya akan membahas terkait rencana relokasi warga Gaza.

Dilansir The New Arab, keduanya sempat berdiskusi melalui telepon pada pekan lalu. Namun, keduanya sepakat untuk mengadakan pertemuan langsung demi membahas isu-isu terkini, terutama masalah gencatan senjata di Gaza.

Adapun Raja Yordania, Abdullah II, juga dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pada 11 Februari. Pertemuan itu menjadi yang pertama bagi Trump bersama Raja Yordania sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS, dikutip dari Times of Israel.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.