Diplomat: Taliban dan Junta Tidak Diizinkan Masuk PBB Saat Ini

01 Des 2021, 16:35 WIB

Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Jakarta, IDN Times - Pertemuan komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (1/12/2021) melaporkan delegasi Taliban Afghanistan dan junta militer Myanmar tidak mungkin mewakili entitas mereka di badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu.

Afghanistan dan Myanmar adalah dua negara yang rezimnya berganti secara signifikan tahun ini. Masing-masing pihak, baik yang dikudeta dan terkudeta, mengklaim kuasa sah untuk mewakili negaranya di PBB.

Dilansir dari The Straits Times, pengakuan internasional adalah sesuatu yang dicari Taliban serta junta untuk meningkatkan eksistensinya di kancah global. Adapun pengakuan PBB dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh kedaulatan tersebut.

1. Keputusan soal akreditasi misi Afghanistan dan Myanmar berada di tangan Majelis Umum

Ilustrasi sidang Majelis Umum PBB. (twitter.com/un_pga)

Empat diplomat PBB menyampaikan, komite kemungkinan menunda keputusan tentang perwakilan Afghanistan dan Myanmar, dengan pemahaman bahwa dua duta besar yang sudah bertugas tetap melanjutkan pekerjaannya.

Komite akan mengirimkan laporan tentang kredisensial semua anggota ke Majelis Umum PBB untuk disetujui sebelum akhir tahun. Selain tiga negara yang telah disebutkan di atas, anggota lain dalam komite tersebut adalah Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia.

Baik komite dan Majelis Umum akan mengambil keputusan tentang kredensial melalui konsensus, kata para diplomat.

3. Taliban ajukan Suhail Shaheen sebagai Duta Besar Afghanistan di PBB

Ilustrasi para pejabat Taliban yang terdiri dari anggota kantor politik Taliban Abdul Latif Mansoor (kiri), Shahabuddin Delawar (tengah) dan Suhail Shaheen menghadiri konferensi pers di Moskow, Rusia, Jumat (9/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Taliban telah mencalonkan Suhail Shaheen, juru bicaranya yang berbasis di Doha, sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB. Duta Besar PBB saat ini Ghulam Isaczai, yang ditunjuk oleh rezim Ashraf Ghani, telah meminta komite untuk mempertahankan posisinya.

Kali terakhir Taliban menguasai Afghanistan pada 1996-2001, duta besar pemerintah yang digulingkan tetap menjadi perwakilan PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, satu-satunya cara menekan Taliban untuk merealisasikan pemerinahan yang inklusif dan moderat adalah dengan menahan pengakuan internasional.

Sementara itu, Suhail sempat mencuit, "kami memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk menduduki kursi Afghanistan di PBB. Kami berharap persyaratan hukum akan menggantikan preferensi politik."

3. Guterres tidak ingin kudeta di Myanmar berhasil

Dok.IDN Times/Istimewa

Junta Myanmar, yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, telah mengajukan veteran militer Aung Thurein menjadi utusan PBB.

Duta Besar saat ini yang ditunjuk Suu Kyi, Kyaw Moe Tun telah meminta untuk memperbarui akreditasi PBB, meskipun menjadi target pembunuhan karena menentang kudeta.

Mantan utusan khusus PBB untuk Myanmar, yang mengundurkan diri bulan lalu, memperingatkan bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta. Sementara Guterres berjanji pada Februari untuk memobilisasi tekanan agar kudeta Myanmar gagal.