Diskriminasi Hijab di India, Pelajar Muslim: Kami Harus Tetap Kuat

Tindak diskriminasi tersebut dimulai sejak Januari, ketika pelajar muslim dicegat masuk ke kelas oleh pelajar yang mengenakan syal safron, yang biasa dikenakan kelompok Hindu. Mereka juga dilarang masuk oleh kepala perguruan tinggi.

Pelajar muslim berpendapat bahwa hak mereka untuk kebebasan beragama dilanggar. Mereka membawa kasus tersebut ke pengadilan tinggi negara bagian.

“Saya berharap kami akan diizinkan untuk menghadiri kelas dengan berhijab. Ini adalah paksaan agama dan hak konstitusional kami. Kami tidak akan menyerah,” kata mahasiswi Muslim lainnya, Saniya Parveen.

Saniya mengatakan, dia telah mengenakan hijab selama tiga tahun di kampus dan tidak ada yang keberatan. Menurutnya, muslim dan Hindu selalu hidup berdampingan dan damai. Namun, saat ini semuanya telah berubah.

Rabiya mengatakan, alasan pelarangan hijab karena perguruan tinggi mendapat tekanan dari kelompok Hindu sayap kanan.  

“Unsur-unsur Hindutva (nasionalisme Hindu garis keras) tidak memiliki masalah dengan jilbab, mereka memiliki masalah dengan seluruh identitas agama dan budaya kita,” kata Rabiya.

Hindutva, yang selama ini didukung oleh partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), merupakan sebuah ideologi politik yang mempromosikan nilai-nilai agama Hindu sebagai landasan masyarakat dan budaya India. Karnataka sendiri menjadi basis utama bagi kelompok tersebut, mengutip Al Jazeera.

BJP juga berkuasa di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinannya, gelombang kekerasan dan sentimen antimuslim meningkat di seluruh India, di mana 12 persen populasinya adalah muslim.

Jurnalis Al Jazeera, Halarnkar, berpendapat bahwa kelompok fundamentalis Hindu menggunakan hijab sebagai alat dalam meradikalisasi masyarakat. Hal serupa diungkapkan oleh Kaneez Fatima, anggota Kongres dari Majelis Legislatif Karnataka. Menurutnya, masalah tersebut tiba-tiba diangkat oleh BJP dan Hindutva untuk meningkatkan ketegangan komunal.

Sementara, BJP beralasan bahwa hijab mengganggu keseragaman di antara para pelajar. Menurutnya, tidak ada tempat bagi hijab dan syal safron di lembaga pendidikan.

Kepala negara bagian BJP di Karnataka, Nalin Kumar Kateel, mengatakan pelarangan hijab akan mencegah ruang kelas menjadi 'seperti Taliban'.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara nasional untuk Vishva Hindu Parishad, yang juga menolak hijab, menuduh pengguna hijab berusaha melakukan 'operasi jihad' di kampus-kampus.

Apoorvanand, profesor bahasa Hindi di Universitas Delhi, mengatakan kontroversi itu bertujuan untuk proyek yang lebih besar, di mana menjadi penanda bahwa muslim tidak diinginkan di ruang publik.  

“Ini memberi tahu muslim dan non-Hindu bahwa negara akan mendikte penampilan dan praktik (kehidupan) mereka,” katanya.

Rahul Gandhi, pemimpin partai oposisi Kongres Nasional India, secara keras mengkritik tindak diskriminasi tersebut. Menurutnya, tindakan seperti itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar bagi pelajar muslim India.

“Dengan membiarkan hijab siswa menghalangi pendidikan mereka, kita merampok masa depan putri-putri India. Melarang siswi berhijab memasuki sekolah adalah pelanggaran hak-hak dasar,” kata Gandhi.

Situasi ini juga mengundang kecaman dari pemenang hadiah Nobel perdamaian, Malala Yousafzai, yang mengatakan situasinya mengerikan. Dia meminta para pemimpin India untuk menghentikan marginalisasi terhadap perempuan India.

Sementara, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Kebebasan Beragama Internasional menyebut larangan jilbab akan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan di negara tersebut.