Dituding Rusak Sistem Negara, Pemimpin Bosnia Serbia Disanksi Inggris
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris pada Senin (11/4/2022) resmi menjatuhkan sanksi kepada pemimpin Bosnia Serbia, Milorad Dodik dan Zeljka Cvijanovic. Hal ini lantaran keduanya dianggap mencoba untuk merusak legitimasi dari sistem negara di Bosnia-Herzegovina.
Pada Januari lalu, Milorad Dodik sudah mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat (AS) lantaran dianggap memicu ketidakstabilan di negara Balkan tersebut. Pasalnya, Dodik diketahui sebagai tokoh yang menginisiasi kemerdekaan Republika Srpska dari Bosnia-Herzegovina.
Sementara itu, pemerintahan Dodik pada area yang didominasi etnis Serbia itu mendapatkan dukungan dari Serbia dan Rusia untuk memerdekakan diri. Di sisi lain, Uni Eropa mengecam aksi tersebut dan berusaha agar Bosnia-Herzegovina tetap bersatu, dikutip Deutsche Welle.
1. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset dan larangan bepergian
Sanksi yang diberikan Inggris kepada Milorad Dodik dan Zeljka Cvijanovic ini berupa pembekuan aset dan larangan masuk ke negaranya. Tindakan Ini merupakan bagian awal dari sanksi Inggris kepada pemimpin di Bosnia-Herzegovina.
Menurut keterangan Menlu Inggris Raya, Liz Truss, invasi Rusia ke Ukraina yang dicanangkan Putin disebut semakin memperkuat keduanya untuk meninggalkan sistem internasional yang disetujui di Balkan Barat, dilansir Associated Press.
"Kedua politisi itu dengan sengaja telah merusak perjanjian perdamaian di Bosnia-Herzegovina. Mereka didukung oleh Presiden Putin agar melancarkan rencananya yang dapat mengancam kestabilan dan keamanan di seluruh Bakan Barat," tutur Truss.
Milorad Dodik dikenal sebagai salah satu dari tiga presiden di Bosnia yang mewakili etnis Bosnia dan Serbia. Sedangkan Zeljka Cvijanovic merupakan presiden parlemen Republika Srpska yang ada di dalam negara Bosnia-Herzegovina.
2. Dodik mengaku tidak peduli dengan sanksi dari Inggris
Duta Besar Inggris untuk Bosnia-Herzegovina, Matt Field, menyebut bahwa sanksi yang diberikan tidak akan berdampak kepada warga Republika Srpska dan hanya berlaku kepada individu tertentu yang dianggap bersalah.
Dilaporkan Euractiv, Dodik mengaku bahwa ia tidak peduli sama sekali dengan sanksi yang diberikan oleh Inggris kepadanya. Politikus berusia 63 tahun itu menyebut bahwa Pemerintah Inggris tidak pernah memiliki intensi yang baik kepada masyarakat Serbia.
"Saya sama sekali tidak memiliki properti di Inggris dan saya sudah tidak pernah pergi ke sana dalam 10 tahun terakhir," sambungnya.
Di sisi lain, Cvijanovic menyebut bahwa dirinya semakin siap dan dapat menjadi representatif yang dipercaya oleh warga Republika Srpska. Ia menganggap London berusaha menghalanginya dari tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin legislasi di wilayah tersebut.
3. Dodik berusaha memisahkan Republika Srpska dari Bosnia-Herzegovina
Dodik dan partainya selama ini telah memperjuangkan untuk memisahkan Republika Srpska dari federasi Bosnia-Herzegovina, lantaran didominasi oleh etnis Bosnia Serbia. Ia menginginkan negara kecil itu agar dapat bergabung dengan negara tetangganya Serbia.
Pemisahan ini dapat melanggar Perjanjian Perdamaian Dayton (1995) yang disponsori oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri Perang Bosnia. Pasalnya, konflik kemanusiaan itu telah mengakibatkan lebih dari 100 ribu orang tewas dan jutaan warga tidak memiliki tempat tinggal.
Beberapa bulan terakhir, Dodik berniat memutus hubungan antara Republika Srpska dengan seluruh Bosnia-Herzegovina, yang dapat mengakibatkan krisis terburuk sejak tahun 1995. Dodik berusaha mendirikan tentara Bosnia Serb yang terpisah dari Bosnia, dikutip Balkan Insight.
Di samping itu, Dodik diketahui juga sudah menggunakan hak vetonya dalam pemerintahan Bosnia untuk menolak sanksi kepada Rusia atas invasi di Ukraina. Padahal, Bosnia dan Kroat ingin memblokir Rusia dan Belarus dari akses dana Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa (EBRD), dilansir RT.