DK PBB Kunjungi Mali, Desak Pemilihan Diadakan Februari

Melansir AP News, pihak berwenang Mali mengatakan setelah pertemuan dengan misi DK PBB bahwa mereka ingin mengatur pertemuan yang diadakan pada bulan Desember diantara faksi-faksi Mali untuk menentukan jalannya pemilihan.

“Pihak berwenang Mali telah berbicara kepada kami tentang pertemuan ini sebagai prasyarat untuk pemilihan. Pertemuan-pertemuan ini akan berlangsung pada bulan Desember,” kata Abdou Abarry, duta besar Niger untuk PBB yang merupakan bagian dari delegasi. 

“Kami tidak menentangnya, tetapi hanya bersikeras bahwa itu tidak menunda akhir transisi dan memberi orang Mali kesempatan untuk memilih pemimpin mereka”, lanjutnya.

Presiden transisi, Kolonel Assimi Goita, juga meyakinkan para delegasi bahwa pemerintahan transisi tidak dibentuk untuk tetap berkuasa sepenuhnya dan berkomitmen akan membuat keputusan apapun demi kepentingan rakyat Mali semata.

Pada bulan September, otoritas pemerintah transisi menyebut Mali dapat menunda pemilihan presiden dan legislatif yang ditetapkan pada Februari mendatang untuk menghindari validitasnya diperebutkan. Dalam sebuah wawancara dengan Radio France International yang dikutip dari Reuters, Choguel Maiga, Perdana Menteri interim, mengatakan bahwa tanggal tersebut dapat ditunda dua minggu, dua bulan, atau beberapa bulan.

"(Kalender pemilihan) didasarkan pada persyaratan ECOWAS tanpa menanyakan langkah praktis apa yang harus diambil untuk sampai ke sana. Hal utama bagi kami adalah kurang berpegang pada 27 Februari daripada mengadakan pemilihan yang tidak akan diperebutkan", kata Maiga.

ECOWAS tidak menanggapi pernyataan itu. Sebelumnya, blok itu mengatakan akan menjatuhkan sanksi, termasuk pembekuan aset, kepada siapa pun yang menunda persiapan pemilihan Mali.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, dalam pertemuan tahunan Majelis Umum PBB mengatakan bahwa upaya militer Prancis untuk memerangi terorisme di wilayah Sahel tidak berkelanjutan tanpa stabilitas politik dan tanpa adanya penghormatan terhadap proses demokrasi.

"Saya secara khusus memikirkan jadwal pemilihan di Mali, yang harus diperhatikan dengan ketat," katanya dalam sebuah pernyataan video pada pertemuan PBB, dikutip dari Reuters.

Le Drian juga menyinggung keputusan Mali yang hampir menyewa tentara bayaran Wagner dari Rusia untuk membantu memerangi para gerilyawan. Keterlibatan tentara bayaran itu memicu oposisi Prancis yang mengatakan bahwa kehadiran Prancis tidak sesuai apabila Mali tetap melanjutkan kesepakatan itu.

Diduga bahwa keputusan Mali dalam menyewa tentara bayaran dilandasi karena Mali menuduh Prancis mengabaikannya. Sebelumnya pada bulan Juni, Prancis memutuskan untuk mulai menarik 5.000 pasukannya dari wilayah Sahel.