Mali Minta Petinggi Muslim Mulai Negosiasi dengan Al Qaeda
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Mali pada hari Selasa (19/10/2021) mengatakan bahwa mereka telah meminta Badan Islam utama di negara itu untuk mulai upaya negosiasi dengan para jihadis Al-Qaeda lokal. Negosiasi itu bertujuan untuk memperoleh kesepakatan damai di mana sebelumnya Mali telah dilanda konflik sejak satu dekade terakhir.
Sebelumnya, pemerintah Mali memang mendukung upaya untuk mulai negosiasi secara diam-diam mengingat konflik di negara itu kian bertambah parah. Kekuatan jihadis telah tumbuh secara cepat dan membuat tentara Mali kewalahan.
1. HCI akan bernegosiasi dengan JNIM
Melansir Aljazeera, menteri Agama telah meminta Dewan Tinggi Islam (HCI) untuk membuka negosiasi dengan para pemimpin Jama'a Nusrat Ul-Islam wa Al-Muslimin (JNIM) yang terkait dengan al-Qaeda, kata juru bicara kementerian, Khalil Camara. Namun kendati demikian, Belum jelas kapan dialog akan dimulai.
“Menteri bertemu dengan Dewan Tinggi Islam pekan lalu untuk memberi tahu mereka tentang keinginan pemerintah untuk bernegosiasi dengan semua kelompok radikal Mali, termasuk Iyad Ag Ghali dan Amadou Koufa”, kata Camara.
Ag Ghali adalah kepala JNIM sedangkan Amadou Koufa merupakan pimpinan afiliasi paling aktif JNIM di Mali tengah. Keduanya sering menjadi sasaran pengeboman Prancis.
2. Hanya akan bernegosiasi dengan JNIM
Mohamed Kimbiri selaku pejabat senior HCI membenarkan bahwa badan tersebut telah ditugaskan untuk bernegosiasi dengan para pemimpin JNIM Mali dan diperintahkan untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok asing.
"Satu-satunya arahan yang kami terima adalah bernegosiasi hanya dengan Mali. Para jihadis yang lain kami anggap sebagai penyerbu”, tutur Kimbiri, dikutip dari AP News.
Lebih lanjut, dia juga menuturkan bahwa subjek hukum Syariah tidaklah tabu dan semuanya bisa dinegosiasikan. Dilansir AP News, ini bukan pertama kalinya pemerintah Mali meminta dewan untuk membuka dialog dengan kelompok jihad. Awal tahun ini, dewan mencapai kesepakatan gencatan senjata antara kelompok yang terkait dengan al-Qaeda dan pejuang lokal di sebuah desa di lingkaran Niono di Mali tengah.
Para jihadis memberikan kebebasan bergerak kepada penduduk desa dan hidup bersama secara damai dengan tentara dan kelompok-kelompok bersenjata lokal dengan syarat jilbab wajib bagi perempuan, pemungutan pajak, dan peradilan tradisional.
3. Pendekatan yang ditentang oleh Prancis
Sebagaimana yang dilaporkan Reuters, bahwa pendekatan semacam ini sangat ditentang oleh sekutu utama militer Mali, Prancis. Presiden Emmanuel Macron pada bulan Juni mengatakan bahwa pasukan Prancis tidak akan melakukan operasi gabungan dengan negara-negara yang bernegosiasi dengan militan Islam.
Sebagai informasi, pasukan Prancis telah dikerahkan di Mali sejak 2013 sebagai bagian dari upayanya dalam memerangi kelompok jihad di utara negara itu. Operasi Serval Prancis, yang kemudian diubah menjadi Operasi Barkhane, telah diperluas hingga mencakup negara-negara lain di wilayah Sahel yang rawan konflik.
Pada bulan Juni lalu, Prancis mulai menarik 5.000 pasukannya dari wilayah Sahel. Hal itu kemudian membuat Mali menuduh bahwa Prancis mengabaikannya lalu menggunakan jasa tentara bayaran Wagner dari Rusia. Penggunaan tentara bayaran itu juga ditentang oleh Prancis.
