Donald Trump Perintahkan Pembubaran Kementerian Pendidikan AS  

Perintah eksekutif Trump tidak langsung menghapuskan Departemen Pendidikan secara total. Penghapusan total departemen federal membutuhkan persetujuan dari Kongres. Di Senat, Trump membutuhkan minimal 60 dari 100 suara untuk memajukan RUU ke pemungutan suara akhir.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjelaskan bahwa departemen akan menjadi jauh lebih kecil namun tetap menjalankan fungsi-fungsi kritis. Fungsi seperti penegakan hukum hak-hak sipil dan pengawasan pinjaman mahasiswa serta hibah Pell akan tetap berjalan.

Program penting seperti Title I senilai 18,4 miliar dolar AS (sekitar Rp303 triliun) tidak akan terpengaruh perintah tersebut. Program ini menyediakan dana untuk sekolah K-12 dengan tingkat kemiskinan tinggi. Program Idea senilai 15,5 miliar dolar AS (sekitar Rp255 triliun) yang membantu biaya pendidikan siswa penyandang disabilitas juga tetap aman.

Sebelumnya, pemerintahan Trump telah mengambil langkah awal mengecilkan departemen pada minggu lalu. Hampir setengah dari pegawai departemen diberhentikan melalui PHK, pengunduran diri sukarela, dan pensiun dini.

Senator Bill Cassidy dari Partai Republik akan mengajukan legislasi untuk mencapai tujuan Trump. Cassidy berjanji menyerahkan rancangan undang-undang tersebut sesegera mungkin setelah penandatanganan perintah eksekutif.

Namun, Demokrat di Kongres mengecam langkah tersebut.

"Penutupan Kementerian Pendidikan akan merugikan jutaan anak di sekolah-sekolah negeri AS, termasuk keluarga dan para guru mereka. Perlu diingat bahwa departemen ini dibentuk oleh Kongres, dan hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk membubarkannya," ujar Hakeem Jeffries, pemimpin fraksi Demokrat di DPR AS, dilasnsir ABC.

Ketua Asosiasi Pendidikan Nasional Becky Pringle memperingatkan dampak buruk kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan Trump akan merugikan siswa karena jumlah murid per kelas akan bertambah dan program pelatihan kerja akan berkurang. Pringle juga khawatir biaya kuliah akan semakin mahal sehingga sulit dijangkau oleh keluarga menengah.

Survei Quinnipiac yang dilakukan pada 6-10 Maret 2025 menunjukkan rencana ini tidak populer. Hasil survei menunjukkan 60 persen pemilih terdaftar menentang rencana tersebut, sementara 33 persen mendukungnya. Dukungan terutama berasal dari pemilih Partai Republik, sedangkan hampir semua Demokrat menentangnya, dilansir NBC.

Departemen Pendidikan AS didirikan pada 1979 selama pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Ide menghapuskan departemen ini berasal dari upaya Partai Republik pada 1980-an. Dorongan tersebut semakin populer dalam beberapa tahun terakhir setelah aktivis akar rumput pro-Trump mengkritik standar pendidikan AS saat ini.

Sebelumnya, Trump telah menandatangani perintah eksekutif pada Januari yang mendukung kebebasan memilih sekolah dan penggunaan dana publik untuk sekolah swasta. Ia juga menghidupkan kembali Komisi 1776 untuk mendorong pendidikan patriotik.

Pada minggu pertama pemerintahannya, Kementerian Pendidikan AS menghapus program keberagaman dan inklusi. Kementerian juga menghentikan penyelidikan pelarangan buku dan meniadakan posisi koordinator larangan buku.

CEO American Federation for Children, Tommy Schultz, memuji tindakan Trump.

"Melalui perintah ini, Trump memenuhi janjinya di bidang pendidikan. Sekarang Kongres harus mengesahkan undang-undang pilihan sekolah agar presiden bisa memenuhi janjinya kepada pemilih," kata Schultz.