Dugaan Penipuan Dana Publik, Capres Prancis Marine Le Pen Diselidiki

Marine Le Pen menjadi kandidat Presiden Prancis setelah mendapatkan suara terbanyak kedua dalam pilpres putaran pertama. Emmanuel Macron meraih suara terbanyak dalam putaran tersebut. Le Pen saat ini bertanding melawan petahana Emmanuel Macron untuk pilpres putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari.

Tapi kabar tak sedap kini tengah menerpa Le Pen. Dia diduga melakukan penipuan dengan menyalahgunakan anggaran publik ketika menjabat sebagai anggota parlemen UE pada tahun 2004-2017.

Laporan dari OLAF yang telah diberikan kepada kantor kejaksaan Paris untuk diselidiki sudah diberikan bulan lalu. Tapi baru kali ini itu diketahui oleh publik. Dikutip dari Associated Press, kantor kejaksaandisebut sedang menganalisis laporan tersebut pada Senin (18/4/22) .

OLAF menuduh Le Pen dan anggota partai melakukan pelanggaran berat dan mengatakan terjadi perilaku yang tidak pantas dari anggota National Rally, partai yang didirikan oleh ayah Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Perilaku tersebut bahkan dianggap membahayakan reputasi UE.

Sampai sejauh ini belum ada penyelidikan resmi yang dibuka atas kasus dugaan penipuan yang menjerat Le Pen. Pihak OLAF belum mau memberikan komentar terkait hal itu. Rilis resmi dari pihak berwenang juga belum diterbitkan.

Dilansir Euronews, Le Pen, ayahnya dan anggota partai lain dari National Rally dituduh telah menggunakan dana publik sebesar 617 ribu euro atau sekitar Rp9,56 miliar. Penggunaan dana itu untuk kepentingan perusahaan yang dekat dengan National Rally dan digunakan dengan asalan fiktif.

Laporan yang menjerat Le Pen saat ini juga bukan pertama kalinya dia dituduh menyalahgunakan dana UE. Pada tahun 2018 lalu, Le Pen didakwa menggunakan asisten fiktif dalam daftar untuk mendapat gaji parlemen UE yang kemudian uang itu digunakan sebagai aktivitas partai politik.

OLAF telah melakukan investigasi sejak 2016 lalu. Marine Le Pen disebut telah diinterogasi melalui layanan pos pada Maret tahun 2021. Pengacara Le Pen, Rodolphe Bosselut mengatakan kliennya membantah tuduhan tersebut.

Dikutip dari Al Jazeera, Bosselut juga menepis laporan adanya interograsi yang dilakukan terhadap Le Pen. Kliennya itu, menurut pengacara, juga belum melihat laporan dari OLAF.

Jordan Bardella, presiden National Rally mengatakan "Prancis tidak akan tertipu oleh upaya Uni Eropa dan lembaga-lembaga Eropa untuk ikut campur dalam kampanye presiden dan merugikan Marine Le Pen."

Marine Le Pen adalah kandidat Presiden Prancis dari sayap kanan yang jadi lawan terkuat Emmanuel Macron. Selama menjabat di UE, dia kerap melancarkan kritik terhadap blok tersebut. Le Pen bahkan punya gagasan untuk mengeluarkan Prancis dari UE (Frexit), seperti yang dilakukan oleh Inggris dalam peristiwa Brexit.

Tapi dalam kampanye pilpres kali ini, Le Pen secara tegas mengatakan tidak ingin meninggalkan UE. Namun para analis melihat program kebijakan kampanye kandidat presiden sayap kanan itu, banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum UE.

Dikutip dari The Guardian, Mujtaba Rahman, direktur dari lembaga konsultan Eurasia Group di Eropa, mengatakan kebijakan UE Le Pen merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi status quo UE daripada Brexit.

"Kami akan tetap berada di dalam bus tetapi mengendarainya dari tebing, mencoba untuk menghancurkan UE dari dalam," ujarnya mengibaratkan kebijakan Le Pen itu.