Dunia Tak Menentu, Peran Perempuan dalam Diplomasi Perlu Diperkuat

26 Feb 2026, 10:48 WIB

Mantan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dalam diskusi publik bertajuk “Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World” di Jakarta. (IDN Times/Marcheilla)

Intinya Sih

Marty Natalegawa menegaskan diplomasi harus jadi pilihan utama di tengah krisis global, karena dunia menghadapi defisit kepercayaan dan kepemimpinan yang membuat negosiasi makin sulit.
Ia menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian formal, hanya sekitar tujuh persen negosiator dan 14 persen mediator perempuan yang terlibat secara resmi.
Setelah 25 tahun agenda Women, Peace and Security berjalan, Marty menyerukan inovasi dan komitmen baru agar peran perempuan makin kuat dalam menjaga stabilitas serta membangun dialog global.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009–2014, Marty Natalegawa, menegaskan diplomasi harus menjadi pilihan pertama di tengah meningkatnya risiko konflik global. Dia menilai dunia saat ini menghadapi defisit kepercayaan dan krisis kepemimpinan yang membuat mediasi dan negosiasi semakin menantang.

Berbicara dalam diskusi publik "Women, Peace, and Security After 25 Years" di Jakarta, Marty menegaskan, penguatan agenda perempuan dalam perdamaian hanya dapat berjalan jika lingkungan internasional mendukung.

Namun, dia mengingatkan dunia tidak pernah sepenuhnya kondusif. Tantangan selalu hadir, termasuk dalam proses dialog dan perundingan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh.

"Pertama, adanya keyakinan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan terhadap efektivitas diplomasi. Diplomasi harus diutamakan," katanya.

1. Diplomasi sebagai pengganda kekuatan

Marty menjelaskan, diplomasi merupakan pengganda kekuatan bagi negara-negara yang mungkin dianggap relatif lemah di sektor lain. Melalui diplomasi, katanya, masyarakat global dapat menciptakan medan yang lebih setara.

Selain diplomasi, dia menekankan pentingnya kesabaran yang hampir tanpa batas serta ketekunan untuk terus berupaya dalam proses mediasi dan negosiasi. Dia menceritakan pengalamannya dalam perundingan, ketika memilih berada dalam keheningan untuk meredam ego demi membuka jalan menuju perdamaian.

"Berapa kali kami menyaksikan konflik yang begitu nyata, dengan berbagai upaya diplomasi, dialog, dan perundingan yang sungguh-sungguh dilakukan, namun selalu saja muncul hambatan baru, tantangan baru. Maka, diperlukan pribadi yang tangguh, yang memiliki kemampuan untuk terus bangkit kembali," ujarnya.

Menurut Marty, imparsialitas, empati, serta kemampuan membangun jembatan untuk berkomunikasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi.

2. Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian

Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. (IDN Times/Marcheilla)

Dia menilai sifat-sifat seperti ketangguhan, empati, dan kemampuan menjembatani perbedaan kerap ditemukan pada perempuan. Namun, dia menyayangkan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian formal.

Marty mengungkapkan, hanya sekitar tujuh persen negosiator merupakan perempuan. Kemudian, hanya 14 persen mediator perempuan yang terlibat dalam proses formal.

Rendahnya angka tersebut, menurut dia, seolah membentuk persepsi adanya "penjaga gerbang" yang menentukan siapa yang dapat terlibat dalam proses perdamaian.

Karena itu, dia menyerukan agar perempuan menunjukkan kapasitas dan kontribusi nyata dalam proses tersebut.

"Yang kita butuhkan adalah agar perempuan dapat menunjukkan, bukan sekadar memperoleh, tetapi benar-benar memperlihatkan kontribusi yang bisa dan harus mereka berikan. Karena ini bukan hanya demi kepentingan mereka yang berkecimpung di bidang ini, melainkan demi kepentingan kita semua," katanya.

3. Setelah 25 tahun, agenda WPS butuh inovasi

Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Marty juga menilai setelah 25 tahun berjalan, agenda Women, Peace and Security (WPS) membutuhkan pendekatan yang lebih segar dan inovatif. Dunia yang semakin kompleks, menurutnya, menuntut pembaruan strategi agar peran perempuan dalam perdamaian semakin efektif.

"Setelah 25 tahun, agenda Women, Peace and Security tidak boleh berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita membutuhkan inovasi, keberanian, dan komitmen kolektif agar peran perempuan benar-benar menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas global," ujar Marty.

Dia menekankan, diplomasi dan mediasi harus menjadi fondasi utama dalam memperkuat kontribusi perempuan menghadapi tantangan global yang semakin rumit.

"Di tengah dunia yang terpolarisasi, diplomasi dan mediasi bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak, dan perempuan memiliki kapasitas alami untuk membangun dialog, menjembatani perbedaan, serta menciptakan ruang kompromi dalam situasi konflik yang rumit," ujarnya.

Melalui pernyataan itu, Marty menempatkan diplomasi bukan sekadar instrumen kebijakan luar negeri, melainkan kebutuhan mendasar dalam menjaga stabilitas global, dengan perempuan sebagai aktor yang perannya masih perlu diperkuat secara nyata.