Jakarta, IDN Times - Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, mengkritik rencana "kota kemanusiaan" di Jalur Gaza dengan menyebutnya sebagai kamp konsentrasi. Menurutnya, pemaksaan warga Palestina untuk tinggal di zona itu adalah bagian dari upaya pembersihan etnis.
Rencana tersebut diusulkan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz dan didukung oleh PM Benjamin Netanyahu. Gagasan itu bertujuan membangun zona tertutup di selatan Gaza untuk menampung seluruh penduduknya.
Dalam wawancara dengan The Guardian, Olmert menyebut tujuan asli rencana itu adalah mengusir warga Palestina secara permanen. Menurutnya, gagasan tersebut bukanlah untuk menyelamatkan mereka.
Klaim pemerintah Israel soal tujuan kemanusiaan dinilai tidak dapat dipercaya. Hal ini karena retorika keras yang selama ini disuarakan para menteri Israel.
"Ketika mereka membangun sebuah kamp untuk 'membersihkan' lebih dari separuh Gaza, maka pemahaman yang tak terhindarkan dari strategi ini adalah bukan untuk menyelamatkan (warga Palestina). Ini untuk mendeportasi mereka, mendorong mereka dan membuang mereka," ujar Olmert.
Kritik Olmert juga menyasar situasi di Tepi Barat. Ia menyebut kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di sana sebagai kejahatan perang.
Berdasarkan rencana tersebut, warga yang masuk akan melewati pemeriksaan keamanan. Setelah berada di dalam kota tersebut, mereka dilarang pergi dan akan didorong untuk meninggalkan Gaza, dilansir Times of Israel.
Militer Israel (IDF) dilaporkan menentang gagasan itu karena dianggap tidak praktis. Proyek tersebut juga dikhawatirkan dapat mengganggu perundingan pembebasan sandera.
Penolakan juga datang dari Pemimpin Oposisi Yair Lapid. Ia menyebut rencana itu sebagai fantasi ekstremis yang mahal dan tidak masuk akal.
"Apa itu 'kota kemanusiaan'? Apakah akan diizinkan untuk keluar dari sana? Jika tidak, bagaimana ini akan ditegakkan? Akan ada 600 ribu orang dengan pagar di sekeliling mereka," ujar Lapid dalam wawancara dengan Army Radio.
Rencana itu menuai kecaman dari komunitas internasional, termasuk dari seorang menteri Inggris.
"Wilayah Palestina tidak boleh dikurangi. Warga sipil harus dapat kembali ke komunitas mereka," tulis Menteri Inggris untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Hamish Falconer, di platform X.
Senada dengan Olmert, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga melabelinya sebagai upaya menciptakan kamp konsentrasi. Sementara, ahli hukum HAM Israel memperingatkan bahwa rencana itu berpotensi menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Otoritas Palestina di Tepi Barat menyatakan rencana itu tidak berkaitan dengan kemanusiaan. Hamas juga menolak gagasan tersebut karena dianggap sebagai persiapan untuk mengusir penduduk Gaza ke luar negeri.