Eks Presiden Demokratik Kongo Dijatuhi Hukuman Mati, Kasus Apa?

Kabila memimpin DRC selama 18 tahun setelah menggantikan ayahnya, Laurent-Desiré Kabila, yang terbunuh. Sejak 2023 ia memilih tinggal di pengasingan di Afrika Selatan, dan pada Mei 2025 sempat muncul di Goma, wilayah yang dikuasai pemberontak M23, untuk memediasi perdamaian. Kehadirannya di sana memicu kemarahan pemerintah, sementara saat ini keberadaannya tidak diketahui dan ia tidak hadir di persidangan maupun diwakili pengacara.

Pada Mei 2025, Senat RDK mencabut kekebalan hukum Kabila, yang oleh pihaknya disebut sebagai tindakan diktator. Meski kini dijatuhi hukuman mati, kecil kemungkinan otoritas RDK bisa menangkapnya dalam waktu dekat. Opsi banding masih terbuka di Mahkamah Kasasi, namun hanya bisa diajukan dengan alasan pelanggaran prosedur, bukan meninjau kembali substansi kasus.

Dilansir dari Al Jazeera, tuduhan utama terhadap Kabila berkaitan dengan dugaan dukungannya kepada kelompok pemberontak M23, milisi yang didukung Rwanda dan menguasai sebagian besar timur RDK pada 2025. Jaksa militer, Jenderal Lucien Rene Likulia, menuding Kabila merencanakan penggulingan Presiden Felix Tshisekedi. Tuduhan pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan juga dikaitkan langsung dengan hubungan Kabila bersama M23.

M23 sendiri dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk eksekusi sepihak, pemerkosaan massal, dan penculikan di Kivu Utara. Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut militer Rwanda berperan kritis dalam serangan M23, meski pemerintah Rwanda membantah terlibat.

Investigasi PBB pada awal September 2025 menilai semua pihak yang terlibat konflik berpotensi melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Editor Afrika di Semafor, Yinka Adegoke, menyampaikan pandangannya kepada Al Jazeera. Ia menilai Kabila selama ini menjadi duri dalam daging bagi Presiden Tshisekedi, karena basis pendukungnya masih dianggap ancaman.

Sekutu Kabila, Kikaya Bin Karubi, menyebut persidangan itu teatrikal dalam wawancara dengan program Newsday BBC, sementara pemimpin M23, Bertrand Bisimwa, menyatakan melalui X bahwa vonis ini melanggar perundingan damai. Pengamat menilai putusan pengadilan ditujukan untuk mencegah Kabila menyatukan kekuatan oposisi. Sementara itu, meski moratorium hukuman mati sudah dicabut sejak 2024, belum ada eksekusi yang dijalankan hingga kini.

Perjanjian perdamaian antara DRC dan Rwanda sempat diteken di Washington pada Juni 2025, lalu gencatan senjata dengan M23 disepakati di Qatar pada Juli. Namun, kekerasan tetap berlanjut di Kivu Utara dan Selatan, kawasan kaya mineral yang kini sebagian dikuasai M23 dan bahkan telah membentuk pemerintahan sendiri.