Eks Tentara Kolombia Mengaku Bersalah dalam Pembunuhan Presiden Haiti

24 Des 2023, 12:07 WIB

Ilustrasi palu pengadilan. (Pixabay.com/Daniel_B_photos)

Jakarta, IDN Times - Mantan tentara Kolombia yang terlibat dalam pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise pada 2021, Mario Antonio Palacios, mengaku bersalah di pengadilan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (22/12/2023). Dia mengaku bersalah atas tiga dakwaan, termasuk konspirasi untuk melakukan pembunuhan atau penculikan di luar AS.

Moise dibunuh saat berada di rumah pribadinya dekat ibu kota Haiti, Port-Au-Prince pada 7 Juli 2021. Dia dengan ditembak 12 kali. Istrinya, Martine, juga terluka dalam serangan itu.

Palacios merupakan salah satu dari sekitar 20 mantan tentara Kolombia dan beberapa warga negara ganda AS-Haiti, yang berpartisipasi dalam rencana pembunuhan tersebut. Mereka dipekerjakan oleh perusahaan keamanan CTU yang berbasis di Florida, yang berharap memenangkan kontrak di bawah penerus Moise.

1. Terdakwa hanya berperan kecil dalam pembunuhan

Ilustrasi pembunuhan. (Unsplash com/Maxim Hopman)

Dilansir Associted Press, Palacios telah setuju dengan jaksa untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan mengaku bersalah. Jaksa mengakui dia hanya memainkan peran kecil dalam pembunuhan Moise. Hukuman terhadap Palacios akan diputuskan pada 1 Maret.

“Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia bukan bagian dari rencana itu. Dia tidak merekrut siapa pun. Dia tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan sehubungan dengan konspirasi tersebut. Saya pikir pemerintah memahaminya," kata pengacara Palacios, Alfredo Izaguirre.

Jaksa mengatakan rencana awal kejahatan tersebut adalah menculik presiden, tapi para konspirator kemudian memutuskan untuk membunuhnya.

Palacios mengatakan ketika tiba di Haiti, ia mulai berlatih untuk menculik seseorang dari gedung yang dibentengi. Sebelum operasi dimulai, dia diberitahu bahwa Moise akan mati.

2. Empat terdakwa lainnya telah mengaku bersalah

Ilustrasi palu pengadilan. (Unsplash.com/Tingey Injury Law Firm)

Kasus yang diadili di AS ini melibatkan 11 terdawa. Para terdakwa termasuk seorang pendeta Florida, mantan senator Haiti, mantan informan Badan Pengawasan Narkoba AS dan pengusaha yang dituduh memasok dana serta senjata untuk serangan tersebut.

Selain Palacios, ada empat terdakwa lainnya yang mengaku bersalah, tiga di antaranya sudah dijatuhi seumur hidup, termasuk German Rivera, warga Kolombia. Yang keempat, berkewarganegaraan ganda AS-Haiti, Joseph Vincent, mengaku bersalah bulan ini dan sedang menunggu hukumannya pada Februari.

Palacios diadili di AS setelah ditangkap di Jamaika pada Oktober 2021. Pejabat federal mengatakan mereka telah mewawancarainya ketika dia masih bersembunyi di Jamaika.

Sejauh ini, otoritas Haiti telah menangkap lebih dari 40 tersangka, di antaranya 18 mantan tentara Kolombia yang dituduh terlibat dalam komplotan tersebut dan beberapa perwira tinggi polisi Haiti. Setidaknya, lima hakim telah ditunjuk untuk menangani kasus ini dan empat di antaranya mengundurkan diri karena berbagai alasan, termasuk takut dibunuh.

3. Pembunuhan presiden meningkatkan kekerasan di Haiti

Ilustrasi bendera Haiti. (Pixabay.com/jorono)

Kematian Moise meninggalkan kekosongan kekuasaan yang mengganggu stabilitas Haiti. Saat ini, geng bersenjata di negara tersebut meningkatkan kekerasan untuk memperluas wilayah mereka, sehingga memicu krisis kemanusiaan, dikutip dari Reuters.

Haiti telah meminta pengerahan segera angkatan bersenjata asing untuk membantu mengatasi kekerasan geng. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober memutuskan untuk mengirim pasukan multinasional yang dipimpin Kenya untuk membantu memerangi geng.

Pejabat Kenya mengatakan, kelompok pertama yang terdiri dari sekitar 300 petugas diperkirakan akan tiba pada Februari.

Pemerintahan Haiti telah menjanjikan pemilu yang telah lama ditunggu-tunggu setelah keamanan kembali terjamin.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.