El Salvador Cabut Larangan Tambang Logam setelah 7 Tahun
Jakarta, IDN Times - Parlemen El Salvador membatalkan larangan penambangan logam yang telah berlaku selama tujuh tahun pada Senin (23/12/2024). Sebanyak 57 dari 60 anggota legislatif menyetujui pembatalan larangan tersebut melalui voting di parlemen.
El Salvador sebelumnya dikenal sebagai negara pertama di dunia yang melarang semua bentuk pertambangan logam pada 2017. Melansir The Guardian, Presiden El Salvador Nayib Bukele mendorong pencabutan larangan ini sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara Amerika Tengah tersebut.
Legislatif El Salvador mengesahkan undang-undang baru yang memberikan otoritas penuh kepada pemerintah atas aktivitas pertambangan di wilayah darat dan maritim negara tersebut.
"Pembuatan undang-undang yang menempatkan negara sebagai pusat akan menjamin kesejahteraan penduduk menjadi fokus dalam pengambilan keputusan," kata anggota parlemen Elisa Rosales dari partai New Ideas milik Bukele, dilansir Reuters.
1. Potensi ekonomi dari sektor pertambangan El Salvador
El Salvador memiliki potensi tambang emas yang cukup besar. Presiden Bukele mengungkapkan bahwa penelitian di 4 persen wilayah El Salvador yang memungkinkan pertambangan telah mengidentifikasi deposit emas senilai 132 miliar dolar AS (Rp2.137 triliun). Angka ini setara dengan 380 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi El Salvador tumbuh 3 persen tahun ini. Namun negara berpenduduk 6,6 juta jiwa ini masih terbebani utang yang mencapai 85 persen dari PDB pada awal tahun. IMF baru-baru ini menyetujui pemberian pinjaman 1,4 miliar dolar AS (Rp22 triliun) kepada El Salvador.
Data Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia menunjukkan 27 persen warga El Salvador hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 70 persen angkatan kerja mereka bekerja di sektor informal.
"Kekayaan yang diberikan Tuhan ini bisa dimanfaatkan secara bertanggung jawab guna membawa pembangunan ekonomi dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi rakyat kita," tulis Bukele di media sosial bulan lalu.