Estonia Naikkan Anggaran Pertahanan Hingga 5 Persen

Menteri Pertahanan Estonia, Hanno Pevkur, mengatakan bahwa keputusan ini adalah sejarah baru di negaranya. Ia menyebut Estonia tidak pernah meningkatkan anggaran pertahanan hingga sebesar itu. 

"Peningkatan anggaran pertahanan dari awalnya 3 menjadi 5 persen dari PDB dalam setahun adalah langkah besar yang bersejarah bagi Estonia. Keputusan ini akan memastikan keamanan negara dan warga Estonia," ungkapnya, dikutip TVP World. 

Pevkur menambahkan, prioritas peningkatan pertahanan Estonia terletak pada sistem pertahanan udara, senjata jarak jauh, drone, dan peningkatan peralatan perang elektronik. Ia mengatakan sudah mempelajari semua dari perang Rusia-Ukraina. 

Sementara itu, Estonia sudah mengalokasikan 3,4 persen PDB untuk pertahanan yang nominalnya sekitar 1,3 miliar euro (Rp23,4 triliun). Peningkatan ini akan membuat pengeluaran pertahanan menjadi 1,6 miliar euro (Rp28,8 triliun). 

Kepala Partai Sosial Demokrat Estonia (SDE), Lauri Laanemets, mengatakan bahwa Estonia seharusnya meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 7 persen dari PDB. 

"Saya tidak akan mengkritisi Pevkur atas perannya. Dia cukup kompeten, tapi mengenai peningkatan sektornya, dia masih kurang. Kunci masalahnya adalah memastikan rencana komando militer terimplementasi sesuai rentang waktunya. Sedangkan anggaran pertahanan akan naik menjadi 5 persen. Padahal seharusnya naik menjadi 6-7 persen," terangnya, dilansir ERR.

Sedangkan pemimpin oposisi lainnya, Urmas Reinsalu, mengatakan bahwa pemerintah harus dapat membedakan mana yang penting dan tidak. Ia meminta agar arahan dari pejabat pertahanan harus diimplementasikan tanpa penundaan. 

Kementerian Pertahanan Polandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania sudah mengumumkan bersama rencana penarikan diri dari perjanjian larangan ranjau. Langkah ini menyusul kekhawatiran ancaman serangan militer dari Rusia dan Belarus. 

"Ancaman dari Rusia dan sekutunya Belarus terus naik signifikan. Pada puncak ketegangan ini maka kami harus memberikan fleksibilitas dan kebebasan pilihan dalam rangka mempertahankan NATO di sisi timur," terangnya, dikutip BBC.

Sebagai informasi, Perjanjian Ottawa atau Perjanjian Larangan Ranjau sudah ditetapkan pada 1997. Perjanjian ini berfungsi melarang penanaman ladang ranjau di seluruh dunia dan sudah ditandatangani oleh lebih dari 160 negara. 

Sedangkan negara Baltik sudah menyetujui perjanjian itu pada 2005 dan Polandia bergabung sejak 2012. Namun, negara dengan kekuatan militer besar, seperti AS, China, Rusia, India, dan Pakistan tidak pernah menandatanganinya.