Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Somalia Abdulkadir Mohamed Nur mengatakan, Ethiopia tidak dapat berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian baru Uni Afrika (UA). Kedua negara sedang berselisih terkait kesepakatan pelabuhan.
Pasukan UA telah beroperasi di Somalia sejak 2007, dimulai dengan kehadiran Misi UA di Somalia kemudian mengubah namanya menjadi Misi Transisi UA di Somalia (ATMIS) pada 1 April 2022. Mandatnya berakhir pada akhir tahun ini dan akan ada misi baru.
Nur mengatakan, pasukan Ethiopia tidak akan menjadi bagian dari Misi Dukungan dan Stabilisasi UA di Somalia (AUSSOM), yang akan menggantikan ATMIS saat ini.
"Prosesnya masih berlangsung, dan kami akan mengumumkan negara yang diundang untuk berpartisipasi dalam misi tersebut, tapi yang kami ketahui saat ini adalah Ethiopia telah dikecualikan," kata Nur pada Minggu (10/11/2024), menambahkan bahwa Ethiopia dikecualikan karena pelanggaran terhadap kedaulatan, dikutip dari Anadolu Agency.
Hubungan memburuk sejak Ethiopia mencapai kesepakatan dengan Somaliland pada 1 Januari, yang mengizinkan penggunaan pelabuhan di Somaliland. Adapun Somaliland merupakan wilayah dari Somalia yang mengklaim telah memisahkan diri.
Ethiopia kehilangan pelabuhan di Laut Merah pada awal 1990-an setelah Perang Kemerdekaan Eritrea, yang berlangsung selama 1961-1991. Negara itu kini terkurung daratan, yang memengaruhi kemampuannya untuk melakukan perdagangan maritim yang efisien.
Ini bukan pertama kalinya Somalia menolak keterlibatan pasukan tetangganya itu dalam misi penjaga perdamaian. Pada Agustus, Perdana Menteri Somalia Hamza Abdi Barre mengatakan, pasukan Ethiopia boleh berpartisipasi setelah menarik diri dari perjanjian dengan Somaliland.
Sonkor Geyre, mantan direktur di kementerian pertahanan, mengatakan negaranya memiliki hak untuk memilih negara yang diinginkannya dan menolak negara lain.
“Somalia memiliki hak kedaulatan nasional untuk mengecualikan Ethiopia dari misi UA yang akan datang karena melihat tindakan Ethiopia, termasuk nota kesepahaman dengan Somaliland, sebagai ancaman nasional,” kata Geyre, dikutip dari VOA News.
Bulan lalu, Somalia, Eritrea, dan Mesir menandatangani kesepakatan kerja sama keamanan yang dipandang sebagai front anti-Ethiopia. Mogadishu juga telah meningkatkan hubungan militer dengan Kairo, yang telah menawarkan pasukan untuk misi perdamaian baru.
Misi perdamaian baru akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2025. Misi ini akan melanjutkan bantuan memerangi Al-Shabaab dan melanjutkan upaya agar keamanan dapat diserahkan sepenuhnya kepada tentara Somalia.
Berdasarkan misi UA saat ini, hingga 7 ribu tentara Ethiopia ditempatkan di beberapa wilayah berdasarkan perjanjian bilateral. Negara lain yang berkontribusi, termasuk Burundi, Djibouti, Kenya, dan Uganda.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus, ATMIS telah mengurangi jumlah pasukan dari sekitar 20 ribu menjadi kurang dari 13 ribu. Misi baru tersebut diperkirakan akan berjumlah sedikitnya 12 ribu pasukan, dan dijadwalkan beroperasi hingga akhir 2028.