Fakta-fakta Korupsi di Nepal yang Didemo Gen Z

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 menempatkan Nepal di posisi yang sangat buruk. Negara ini hanya memperoleh skor 34 dari 100, menempatkannya di peringkat 107 dari 180 negara. Skor tersebut berada jauh di bawah rata-rata global (43) dan rata-rata regional Asia-Pasifik (44).

Angka ini diperkuat oleh data Global Corruption Barometer. Survei tersebut menunjukkan 84 persen masyarakat Nepal memandang korupsi pemerintah sebagai masalah besar. Praktik suap bahkan telah menjadi hal lumrah, di mana 12 persen pengguna layanan publik mengaku pernah membayar pungutan liar dalam setahun terakhir.

Kondisi ini berjalan beriringan dengan situasi ekonomi yang sulit. Pendapatan per kapita Nepal tergolong rendah, hanya sekitar 1.450 dolar AS (sekitar Rp23,7 juta). Tingkat pengangguran di kalangan anak muda juga sangat tinggi, mencapai 20 persen, yang memaksa jutaan orang harus mencari pekerjaan di luar negeri.

Akibatnya, perekonomian nasional menjadi sangat bergantung pada kiriman uang (remitansi) dari para pekerja migran. Dana dari luar negeri ini diproyeksikan menyumbang 33,1 persen dari total PDB negara pada 2024. Ironisnya, uang hasil jerih payah para migran ini justru menopang sebuah sistem korup yang gagal menyediakan lapangan kerja.

Salah satu skandal terbesar yang mengguncang Nepal adalah penipuan berkedok pengungsi Bhutan. Dalam skandal ini, pejabat tinggi negara, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri dan mantan Menteri Energi, terlibat dalam pemalsuan dokumen. Modusnya adalah menyamarkan warga Nepal sebagai pengungsi agar bisa diberangkatkan dan dimukimkan kembali di Amerika Serikat.

Sindikat ini berhasil menipu lebih dari 875 korban. Setiap korban diminta membayar sejumlah besar uang, berkisar antara 7.500 hingga 37.500 dolar AS (sekitar Rp120 juta hingga Rp600-an juta). Sebanyak 30 orang, termasuk politisi dan birokrat papan atas, akhirnya didakwa atas kejahatan penipuan, kejahatan terorganisir, dan pemalsuan, dilansir Al Jazeera.

Di sektor lain, korupsi besar terjadi dalam pengadaan dua pesawat Airbus A330 untuk maskapai nasional, Nepal Airlines. Investigasi menemukan adanya kerugian negara sekitar 10,4 juta dolar AS (sekitar Rp170,5 miliar). Proses pembelian sengaja dimanipulasi melalui keterlibatan perantara untuk menghindari pembelian langsung dari pabrikan dan menggelembungkan harganya, dilansir Asia Media Centre.

Pengadilan AS berhasil mengungkap adanya aliran dana suap dalam kesepakatan tersebut. Sebuah perusahaan asal AS yang terlibat terbukti membayar suap sebesar 2,5 juta dolar AS (sekitar Rp40,9 miliar) kepada para pejabat Nepal. Suap itu diberikan untuk memuluskan transaksi pembelian pesawat yang sangat merugikan negara.

Praktik korupsi juga terjadi di sektor perpajakan, salah satunya skandal Komisi Penyelesaian Pajak (TSC) pada 2015. Lembaga ini menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan pengampunan pajak secara ilegal kepada sejumlah perusahaan besar. Komisi tersebut hanya memungut sekitar 32 persen dari total sengketa pajak dan mengampuni sisa 68 persen lainnya, dilansir CIJ Nepal.

Tindakan ini mengakibatkan negara kehilangan potensi pendapatan sebesar 21 miliar rupee (sekitar Rp3,8 triliun). Para pejabat yang terlibat sempat divonis bersalah oleh pengadilan. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut dan memerintahkan persidangan ulang karena alasan cacat prosedur.

Kemarahan publik juga disebabkan oleh fenomena "nepo kids" yang viral di media sosial. Gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh anak-anak politisi sangat kontras dengan mayoritas warga yang hidup dalam keterbatasan.

Berbagai masalah ekonomi dan korupsi ini diperparah oleh ketidakstabilan politik yang melanda Nepal. Sejak menjadi negara republik pada 2008, Nepal telah mengalami pergantian kabinet sebanyak 13 kali. Tumbangnya PM Oli akibat protes membuat Nepal kembali berada di ambang rezim baru.