Filipina Menuntut 97 Tersangka Kasus Kerusuhan Demo Antikorupsi

Pada September 2025, polisi berhasil menahan sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku utama dalam kerusuhan tersebut. Saat itu, polisi menyatakan bahwa mereka menemukan bukti keterlibatan langsung beberapa individu yang mengobarkan kerusuhan.

“Sebagian dari mereka sudah mendapatkan surat panggilan dan akan diproses secara hukum,” kata Brigadir Jenderal Randulf Tuano, dilansir The Straits Times.

Dari sekitar 97 orang yang didakwa, beberapa di antaranya sudah secara terbuka mengidentifikasi diri melalui media sosial. Mereka di antaranya adalah mahasiswa dan aktivis yang turut serta dalam demonstrasi tersebut. Beberapa dari mereka langsung membantah keterlibatan dalam aksi kekerasan, menegaskan bahwa mereka hanya berjuang secara damai.

“Kami tidak terlibat dalam kekerasan apapun,” kata mereka melalui pernyataan resmi di media digital.

Proses penuntutan terhadap 97 tersangka resmi dilakukan sejak Selasa (28/10/2025), dan berkas tersebut telah dilimpahkan ke Departemen Kehakiman Filipina untuk diproses lebih lanjut. Para tersangka yang telah menerima surat panggilan menyatakan ketidakikutsertaan mereka dalam kekerasan dan menyatakan siap mengikuti proses pengadilan.

“Saya berharap keadilan ditegakkan dan tak ada yang terlibat plot jahat,” ujar salah satu tersangka yang diidentifikasi sebagai mahasiswa, dilansir ABS-CBN.

Sementara itu, sejumlah pengacara dari pihak tersangka menyoroti proses penangkapan dan penahanan yang dianggap tidak sesuai prosedur. Mereka menilai bahwa penahanan yang berlangsung selama lebih dari 36 jam melanggar hak asasi dan aturan hukum yang berlaku di Filipina.

Rakyat Filipina serta organisasi masyarakat sipil mengawasi proses hukum ini secara ketat. Banyak komunitas menganggap tindakan ini sebagai langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengatasi kerusuhan.

“Kami mendukung langkah pemerintah untuk menegakkan hukum,” kata seorang aktivis lingkungan dari Manila.​

Di sisi lain, pihak oposisi dan aktivis pro-demokrasi menilai bahwa penahanan dan penuntutan terhadap warga sipil bisa menjadi bentuk represi terhadap hak berpendapat dan berunjuk rasa. Mereka menyatakan akan terus mengawasi proses pengadilan ini agar berjalan adil dan sesuai hukum internasional.