Finlandia-Norwegia Larang Yandex Transfer Data ke Rusia

Otoritas Perlindungan Data Finlandia khawatir terhadap reformasi legislatif di Rusia yang akan diterapkan pada September 2023. Mereka menyebut Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) diperbolehkan untuk memperoleh data pengguna dari operator taksi. 

Finlandia dan Norwegia pun khawatir mengingat taksi yang dioperasikan perusahaan teknologi Rusia, Yandex, dengan nama Yango juga beroperasi di negaranya. Mereka menyebut ini adalah pelanggaran privasi, terutama menyangkut penduduknya. 

"Ini adalah risiko besar terhadap privasi yang diterapkan otoritas Rusia dan dapat berpotensi memonitor pergerakan warga negara Norwegia yang menggunakan layanan Yango," tutur Otoritas Perlindungan Data Norwegia. 

Mendengar keluhan dari Finlandia dan Norwegia, Yango pun masih mengkaji lebih lanjut keluhan dari kedua negara itu. Perusahaan itu juga mengatakan akan mengikuti permintaan dari Finlandia dan Norwegia terkait perlindungan data pengguna. 

"Regulasi dari Federasi Rusia tidak punya yuridiksi di atas bisnis Yango secara internasional dan tidak akan berdampak pada pengguna Yango selagi mereka melakukan perjalanan dan menggunakan aplikasi tersebut di luar Rusia," ungkap perwakilan perusahaan. 

Sebelumnya, Rusia sudah menetapkan sanksi kepada Yandex sebesar 2 juta ruble (Rp312,8 juta) karena berulang kali menolak memberikan data penggunanya kepada FSB. 

Selain itu, Finlandia juga sudah menyita aset Yandex di Finlandia, termasuk pusat data perusahaan di luar Rusia. Kebijakan itu dikeluarkan setelah pendiri dan mantan CEO, Arkadi Volozh masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa (UE). 

Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, hubungan dagang antara Rusia-Finlandia semakin menyusut akibat banyaknya perusahaan Finlandia yang hengkang dari Rusia. Belum lagi, penetapan sanksi dari UE yang menjerat perusahaan asal Rusia. 

Dilaporkan YLE, Yandex dan Yango yang merupakan perusahaan teknologi Rusia masih diperbolehkan beroperasi di Finlandia. Padahal, layanan Yango sudah dilarang di Estonia, Lithuania, dan Latvia sejak April 2023, karena dipandang cukup berisiko. 

Pada Desember 2022, kelompok pemuda dari Partai Koalisi Nasional (NCP) dan Partai Sosial Demokratik (SDP) menyerukan agar perusahaan Rusia tersebut dilarang beroperasi di Finlandia. Mereka menyebut bahwa informasi dan data pribadi milik pengguna layanan dari perusahaan Rusia dapat diberikan kepada agen intelijen Rusia. 

Protes ini setelah mendengar bahwa FSB dapat mengakses data pribadi pengguna layanan Yandex. Disebut bahwa Yandex akhirnya setuju menyerahkan kunci enkripsi layanannya kepada FSB.