Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Moldova pada Minggu (18/9/2022) menggelar demonstrasi di ibu kota Chisinau. Aksi kali ini dilangsungkan untuk menolak pemerintahan Presiden, Maia Sandu, terkait inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Beberapa minggu terakhir, Moldova terus dibayangi krisis keamanan dan energi di tengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina. Hal itu diperparah kekhawatiran pemutusan pasokan gas alam dari Rusia menjelang musim dingin Eropa.
Demonstrasi antipemerintah kali ini diorganisir oleh partai oposisi Shor yang menolak kenaikan harga BBM dan inflasi tak terkendali di Moldova. Pusat demonstrasi berada di depan alun-alun kota Chisinau yang dihadiri sekitar 20 ribu orang.
Bahkan, demonstrasi kali ini disebut sebagai yang terbesar di Moldova setelah terpilihnya Sandu pada akhir 2020. Warga yang hadir juga mengutarakan desakannya agar Presiden Maia Sandu beserta seluruh jajarannya segera mundur.
"Kami berkumpul di sini hari ini untuk memutuskan masa depan negara kami. Rakyat Republik Moldova yang membawa partai PAS ke pemerintahan punya segala hak untuk membuatnya bertanggung jawab atas perbuatannya," ujar Dinu Turcanu.
"Moldova sekarang dalam keadaan sekarat dan pemerintah saat ini yang telah membawa masalah ini. Moldova akan kembali menegakkan harga dirinya. Kami hanya punya satu pilihan, yakni Maia Sandu mundur," papar Turcanu, dikutip BNE Intellinews.
Sejak majunya Sandu sebagai presiden di negara Eropa Timur itu, ia dikenal sebagai sosok yang ingin memberantas korupsi. Maka dari itu, pemimpin pro-Barat itu mencopot Jaksa Agung dan memberi tuntutan hukum kepada eks presiden yang dikenal dekat dengan Moskow.
Sayangnya, Sandu dianggap gagal bernegosiasi dengan Rusia terkait pengadaan gas alam dengan harga murah. Bahkan, para warga mendirikan tenda di depan gedung pemerintahan demi menuntutnya untuk mundur, dilaporkan Reuters.
Seorang analis bernama Vitalie Andrievschi mengungkapkan, Sandu punya kemiripan dengan eks Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, yang disanjung Barat dengan pandangan liberalnya, tapi sangat tidak populer di negaranya sendiri.
"Kesalahan terbesar Sandu adalah tidak dapat mengomunikasikan dengan masyarakat umum di Moldova. Sandu dan pemerintahannya tidak dapat menunjukkan tanggung jawabnya dan menghukum siapapun yang tidak becus dalam pekerjaannya," tutur Andrievschi.
Perekonomian Moldova beberapa bulan terakhir tengah dirundung masalah serius akibat melambungnya harga energi. Pasalnya, harga BBM di negara pecahan Uni Soviet itu melonjak 29 persen pada bulan ini, setelah naik hingga 50 persen pada Agustus.
Atas hal itu, Pemerintah Moldova memotong estimasi pertumbuhan ekonomi menjadi nol pada tahun ini. Hal ini dikarenakan lonjakan inflasi yang menembus 34,3 persen dan suku bunga acuan yang berada di angka 21,5 persen.
Meskipun demikian, PM Natalia Gavrilita mengungkapkan bahwa ekonomi Moldova diprediksi mengalami pertumbuhan 1,5 persen pada tahun depan. Akan tetapi, ia juga menambahkan bahwa musim dingin ini akan menjadi yang tersulit bagi negaranya.
"Seluruh Eropa akan menghadapi kesulitan pada musim dingin ini, tapi Moldova akan lebih sulit. Ketika sejumlah negara Eropa bergantung sebagian gasnya dari Rusia, sedangkan Moldova menggantungkan 100 persen pasokan dari Rusia dan ada risiko penyetopan kontrak sepihak dari Gazprom," ungkapnya.