Gegara Gereja Ortodoks Serbia, PM Montenegro Dilengserkan Parlemen

Pelengseran Abazovic disetujui oleh Parlemen Montenegro setelah mosi tidak percaya yang digelar mulai Jumat. Sebanyak 50 dari 81 anggota parlemen menyetujui Abazovic meninggalkan jabatannya.  

"Saya mendeklarasikan bahwa Pemerintah Montenegro sudah kehilangan kepercayaannya," tutur juru bicara Parlemen Montenegro, Danijela Durovic, dikutip dari RFE/RL.

Padahal, koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai URA baru menunjuk Abazovic pada April 2022 lalu. Maka dari itu, pemerintahannya akan dinobatkan sebagai yang terpendek dalam sejarah politik Montenegro. 

Meskipun demikian, pemerintahan Abazovic akan melanjutkan kepemimpinannya untuk sementara waktu sampai pemerintahan berikutnya dibentuk. Namun, ini akan menjadi pemerintahan ketiga yang dibentuk parlemen sejak terpilih pada Agustus 2020. 

Lengsernya Abazovic disebabkan oleh otorisasi kepada Gereja Ortodoks Serbia di negaranya mulai awal Agustus. Bahkan, ia menyebut bahwa keputusan tersebut demi mengatasi perpecahan dan memberikan hak yang sama bagi semua warga negara, termasuk etnis Serbia.

Sementara, Abazovic menyebut bahwa pemerintahannya akan diingat karena memberikan keputusan bersejarah. Meskipun hanya memerintah selama tiga bulan. 

"Kami akan dikenang sebagai pemerintahan yang terpendek dalam sejarah Montenegro. Namun, kami berhasil memutuskan hal yang sulit," ungkap Abazovic, dilansir Politico.

Peresmian Gerjea Ortodoks Serbia mendapatkan penolakan dari mayoritas partai oposisi di negara Balkan tersebut. Partai yang didominasi pro-Barat menganggap persetujuan itu sebagai tanda dibukanya pintu masuk bagi pengaruh Serbia dan Rusia ke negaranya, dilaporkan Deutsche Welle.

Sebelum acara pemungutan suara dalam sidang mosi tidak percaya, Abazovic sudah mengutarakan tudingan kepada parlemen. Ia menuding bahwa sejumlah anggota parlemen di balik mosi ini memperoleh uang dari organisasi kriminal penyelundup rokok dan kokain. 

"Hanya terdapat satu masalah di negara ini dan itu adalah sejumlah rokok dan narkoba yang berhasil disita di pelabuhan," klaim Abazovic, dilansir Balkan Insight.

Ia juga menambahkan bahwa beberapa laman berita di negaranya mendapatkan pendanaan dari aksi penyelundupan rokok dan narkoba. Pasalnya, media kerap memberikan kritik pedas terhadap pemerintahannya. 

Bahkan, ia menyebut Milo Djukanovic selaku presiden saat ini dan eks perdana menteri sejak 1991 berusaha membuat ketidakstabilan politik dan mendorong negaranya ke dalam masalah besar.