Gereja di Israel Protes Tuntutan Pajak Properti Pemerintah 

Gereja-gereja di Israel merupakan pemilik tanah besar di Tanah Suci. Selama ini, mereka tidak membayar pajak properti berdasarkan tradisi yang telah berlangsung lama.

Para pemimpin gereja berargumen bahwa dana mereka digunakan untuk layanan yang menguntungkan negara, seperti sekolah, rumah sakit, dan panti jompo. Mereka menganggap layanan ini sebagai bentuk kontribusi mereka kepada masyarakat Israel secara keseluruhan.

Namun, pemerintah kota Yerusalem menyatakan bahwa gereja tidak mengajukan permohonan pembebasan pajak yang diperlukan selama beberapa tahun terakhir.

"Dialog sedang berlangsung dengan gereja-gereja untuk mengumpulkan hutang atas properti komersial yang mereka miliki," ujar juru bicara pemerintah kota Yerusalem, dilansir dari Times of Israel. 

Para pemimpin gereja pun menulis surat protes kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Surat tersebut ditandatangani oleh kepala gereja Katolik, Ortodoks Yunani, dan Ortodoks Armenia/

"Kami percaya upaya-upaya ini merupakan serangan terkoordinasi terhadap kehadiran Kristen di Tanah Suci. Saat ini, ketika seluruh dunia, terutama dunia Kristen, terus mengikuti peristiwa-peristiwa di Israel, kami sekali lagi harus menghadapi upaya pihak berwenang untuk mengusir kehadiran Kristen dari Tanah Suci," tulis para pemimpin gereja dalam surat tersebut.

Ini bukan pertama kalinya gereja-gereja di Israel melakukan protes terkait pajak. Pada 2018, terjadi peristiwa penting ketika umat Kristen menutup Gereja Makam Kudus.

Gereja ini diyakini sebagai lokasi penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, dan merupakan salah satu tempat ziarah paling penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Penutupan dilakukan untuk memprotes rencana pejabat Israel mengenakan pajak atas properti komersial di kota suci.

Pemimpin Kristen berpendapat bahwa situs-situs seperti asrama peziarah dan pusat informasi memiliki tujuan keagamaan dan budaya penting, bukan semata-mata komersial. Setelah protes publik yang luas, Netanyahu dengan cepat menangguhkan rencana pajak tersebut.

Konflik pajak ini memiliki implikasi yang lebih luas bagi komunitas Kristen di Israel dan wilayah Palestina. Menurut data Departemen Luar Negeri AS, Kristen merupakan minoritas kecil di wilayah tersebut, berjumlah kurang dari 2 persen dari total populasi.

Secara rinci, terdapat 182 ribu umat Kristen di Israel, 50 ribu di Tepi Barat dan Yerusalem, serta 1.300 di Gaza. Mayoritas besar umat Kristen di wilayah tersebut adalah orang Palestina. 

Pemerintah kota yang terlibat belum memberi keterangan terkait tuduhan ini. Hingga kini, belum dapat dikonfirmasi apakah penagihan pajak ini memang disengaja atau tidak.