Greenland Tolak Mentah-mentah Diambil Alih Trump

Komisaris Pertahanan Uni Eropa (UE), Andrius Kubilius, mengatakan bahwa akan menjadi akhir bagi NATO, jika AS menggunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland. Hal itu dikarenakan negara-negara anggota blok tersebut berkewajiban membantu Denmark jika menghadapi agresi.

Kubilius mengatakan bahwa pasal 42.7 dari perjanjian Uni Eropa, klausul bantuan timbal balik blok tersebut, akan mewajibkan anggota untuk bertindak jika terjadi serangan. Meski begitu, para ahli mempertanyakan apakah Greenland, yang berada di luar UE, akan memenuhi syarat tanpa perubahan pada tatanan hukum Eropa.

Mantan wakil kanselir Jerman, Robert Habeck, menyarankan agar Greenland diberikan keanggotaan Uni Eropa untuk menangkis minat AS di wilayah tersebut. Greenland telah menarik diri dari apa yang saat itu disebut Komunitas Eropa pada 1985, setelah memperoleh pemerintahan sendiri dari Denmark pada 1979.

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengatakan bahwa aliansi pertahanan Barat itu sedang bekerja untuk memastikan bahwa secara kolektif melindungi apa yang dipertaruhkan. Para diplomat NATO telah mengemukakan sarannya, termasuk meluncurkan misi baru di wilayah tersebut, mengerahkan lebih banyak peralatan, atau mengadakan latihan.

"Semua sekutu sepakat tentang pentingnya Arktik dan keamanan Arktik, karena kita tahu bahwa dengan dibukanya jalur laut, ada risiko bahwa Rusia dan China akan lebih aktif," kata Rutte, dikutip dari ABC News.

Pada pekan lalu, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, bersama-sama dengan Denmark menyuarakan dukungannya untuk Kopenhagen dan Greenland dalam melawan Trump. Denmark dan sekutu Eropa lainnya telah terkejut atas ancaman Trump terhadap pulau strategis tersebut, yang telah menjadi rumah bagi pangkalan militer AS.

Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, dan mitranya dari Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di Washington pada Rabu (14/1/2026). Selain itu, sekelompok senator AS juga dijadwalkan mengunjungi Kopenhagen untuk bertemu dengan para politisi dari komite Greenland parlemen Denmark.

Ketua komite, Aaja Chemnitz, seorang politisi Greenland di parlemen Denmark, mengatakan bahwa pertemuan kedua belah pihak menjadi kabar baik karena penting untuk menggunakan semua koneksi diplomatik untuk penyelesaian masalah.

Denmark menunjukkan bahwa perjanjian tahun 1951 telah mengizinkan AS untuk secara signifikan memperluas kehadiran militernya di wilayah tersebut. Namun, pihaknya berulang kali mengatakan bahwa Greenland tidak untuk diperebutkan dan berharap solusi diplomatik dapat ditemukan.