Apa Saja Taktik Trump untuk Rebut Greenland?
- Opsi invasi militer untuk merebut Greenland sedang dipertimbangkan oleh Gedung Putih, meskipun berisiko memicu krisis diplomatik terbesar sejak Perang Dunia II.
- AS dapat mencoba membeli Greenland, namun rintangan hukum dan birokrasi yang rumit serta biaya besar menjadi kendala utama.
- Mendukung gerakan kemerdekaan Greenland dengan strategi diplomasi dan insentif ekonomi jangka pendek sebagai alternatif lain bagi AS.
Jakarta, IDN Times - Keberhasilan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela baru-baru ini tampaknya meningkatkan kepercayaan diri pemerintahan Donald Trump untuk memperluas pengaruhnya ke Greenland. Gedung Putih mengonfirmasi, segala opsi kini tersedia di atas meja untuk mengamankan wilayah Arktik tersebut demi kepentingan keamanan nasional. Langkah agresif ini memicu kekhawatiran mengenai stabilitas aliansi Barat dan kedaulatan wilayah otonom Denmark tersebut.
Menurut CNN, Greenland memiliki nilai strategis tinggi karena posisi geografisnya di celah GIUK dan kandungan mineral tanah jarang yang melimpah.
Ketertarikan Washington juga didorong oleh persaingan geopolitik melawan dominasi Rusia dan China di kutub utara. Pengamat menilai setidaknya ada lima cara yang mungkin digunakan AS untuk menguasai pulau terbesar di dunia tersebut.
1. Invasi militer untuk merebut paksa Greenland
Opsi paling ekstrem yang sedang dipertimbangkan Gedung Putih melibatkan penggunaan kekuatan militer langsung untuk menduduki Greenland. Analis pertahanan menilai operasi ini secara teknis dapat dilakukan dengan sangat cepat mengingat minimnya pertahanan di wilayah tersebut. Menurut The Guardian, Nuuk sebagai ibu kota dan pusat populasi utama dapat dikuasai hanya dalam hitungan menit oleh kekuatan tempur AS.
Divisi Lintas Udara ke-11 yang berbasis di Alaska disebut-sebut sebagai aset utama dalam skenario invasi ini. Pasukan tersebut memiliki dua brigade Arktik yang terlatih untuk misi penerjunan payung atau serangan helikopter di lingkungan kutub yang ekstrem.
Meskipun Denmark telah meningkatkan anggaran pertahanannya di Arktik, aset militer mereka di Greenland masih sangat terbatas. Pertahanan wilayah luas tersebut sebagian besar hanya dipantau oleh Patroli Sirius yang menggunakan kereta luncur anjing. Ketimpangan kekuatan ini membuat Greenland menjadi target yang sangat rentan oleh rencana invasi AS.
Namun, langkah militer ini membawa risiko politik yang sangat besar dari sudut pandang hukum internasional. Serangan terhadap Greenland sama artinya dengan serangan terhadap Denmark yang merupakan anggota sah aliansi NATO. Tindakan tersebut berisiko menghancurkan aliansi pertahanan Atlantik Utara dan memicu krisis diplomatik terbesar sejak Perang Dunia II.
2. AS dapat kembali mencoba membeli Greenland
Menurut laporan BBC, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah menyampaikan kepada Kongres bahwa pembelian wilayah adalah opsi yang paling disukai oleh administrasi Trump. Ide ini sebenarnya bukan hal baru karena Presiden Harry Truman pernah menawarkan emas senilai 100 juta dolar AS pada tahun 1946 untuk membeli Greenland.
Namun, pembelian wilayah di era modern menghadapi rintangan hukum dan birokrasi yang lebih rumit dibandingkan abad sebelumnya. Transaksi semacam ini memerlukan persetujuan dana dari Kongres AS yang mungkin mencapai angka triliunan dolar AS. Selain itu, kesepakatan tersebut wajib mendapatkan ratifikasi dari dua per pertiga suara Senat yang sulit didapatkan dalam iklim politik saat ini.
Hukum internasional modern menjunjung tinggi hak penentuan nasib sendiri yang melarang penjualan wilayah tanpa persetujuan penduduknya. Pemerintahan Greenland dan Denmark telah berulang kali menegaskan bahwa wilayah mereka tidak untuk dijual kepada pihak mana pun. Referendum lokal hampir pasti diperlukan sebelum transfer kedaulatan dapat dianggap legal oleh komunitas internasional.
Selain itu, faktor biaya juga menjadi pertimbangan bagi basis pendukung domestik Trump yang mengusung slogan "America First". Pengeluaran uang pajak dalam jumlah masif untuk membeli pulau berlapis es ini mungkin akan sulit diterima oleh publik AS. Oleh karena itu, tantangan ini dikhawatirkan justru akan mendorong Trump kembali mempertimbangkan opsi militer yang lebih agresif.
3. Mendukung gerakan kemerdekaan Greenland
AS dapat menggunakan strategi jangka panjang yang lebih halus. Salah satunya dengan memengaruhi opini publik Greenland agar memisahkan diri dari Kerajaan Denmark. AS sendiri telah meningkatkan upaya diplomatik dengan membuka kembali konsulat di Nuuk dan menunjuk utusan khusus untuk wilayah tersebut.
Washington tampaknya berusaha memanfaatkan sentimen kemerdekaan yang memang cukup kuat di kalangan penduduk asli Greenland. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga menginginkan kemerdekaan dari Denmark dalam jangka panjang. AS dapat menawarkan insentif ekonomi jangka pendek atau janji investasi masa depan untuk memenangkan hati penduduk pulau itu.
Laporan intelijen mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas pengawasan AS terhadap gerakan kemerdekaan di Greenland. Tujuannya adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh politik yang bersedia mendukung agenda pengambilalihan oleh AS pasca-kemerdekaan. Strategi ini pada dasarnya mencoba menggantikan pengaruh Denmark dengan payung keamanan dan ekonomi Amerika secara bertahap.
Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan karena mayoritas warga Greenland menolak menjadi bagian dari AS. Survei menunjukkan bahwa meskipun mereka ingin lepas dari Denmark, mereka tidak ingin sekadar berganti penguasa. Oleh karena itu, upaya memaksakan pengaruh tanpa dukungan rakyat lokal dinilai tidak akan langgeng.
4. Melalui Perjanjian Asosiasi Bebas (COFA)
Pejabat AS tengah mengkaji kemungkinan penerapan model Perjanjian Asosiasi Bebas (COFA) seperti yang diterapkan di Pasifik. Model ini telah sukses digunakan dalam hubungan AS dengan Palau, Mikronesia, dan Kepulauan Marshall. Skema ini memungkinkan negara mitra mempertahankan kedaulatan domestik sambil menyerahkan wewenang pertahanan sepenuhnya kepada AS.
Dalam skenario COFA, militer AS akan mendapatkan hak eksklusif untuk beroperasi tanpa batas di wilayah Greenland. Sebagai imbalannya, warga Greenland akan mendapatkan akses layanan tertentu dan hak untuk bekerja di AS. Kesepakatan ini dianggap sebagai jalan tengah yang mengakomodasi kebutuhan keamanan AS tanpa perlu aneksasi penuh.
Namun, dalam skenario ini, Greenland harus terlebih dahulu menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh. Proses pelepasan diri dari Kerajaan Denmark membutuhkan waktu lama dan negosiasi yang rumit. Tanpa kemerdekaan, Greenland tidak memiliki wewenang hukum untuk menandatangani perjanjian pertahanan tingkat tinggi dengan negara asing.
Kelemahan lain dari model asosiasi bebas adalah tidak adanya jaminan kepemilikan atas sumber daya alam. Perjanjian COFA biasanya hanya mencakup hak pertahanan dan tidak memberikan hak eksploitasi mineral secara otomatis kepada AS.
5. Memperluas perjanjian pertahanan 1951
AS sebenarnya sudah memiliki akses militer yang sangat luas melalui perjanjian pertahanan tahun 1951 dengan Denmark. Perjanjian yang diperbarui pada 2004 ini mengizinkan AS membangun, memelihara, dan mengoperasikan pangkalan militer di wilayah tersebut. Pangkalan Luar Angkasa Pituffik di bagian utara merupakan bukti nyata kehadiran militer Amerika sejak era Perang Dingin.
Dokumen perjanjian tersebut memberikan keleluasaan bagi AS untuk mengontrol pergerakan pesawat dan kapal di area yang ditentukan. Analis berpendapat bahwa Washington sebenarnya tidak perlu mengakuisisi wilayah tersebut untuk mencapai tujuan keamanannya. Denmark selama ini hampir selalu menyetujui permintaan AS terkait pengembangan fasilitas militer di Greenland.
Fokus utama skenario ini adalah untuk mengamankan Celah GIUK di Atlantik Utara. Kontrol atas jalur maritim ini sangat penting untuk memantau aktivitas kapal selam Rusia dan jalur pelayaran komersial baru. Peningkatan infrastruktur militer di bawah payung perjanjian lama dianggap sebagai cara paling legal dan minim risiko konflik.
