Guyana Tolak Pengakuan Venezuela terhadap Teritori Esequibo

06 Apr 2024, 20:37 WIB

Presiden Guyana Irfaan Ali. (facebook.com/presidentirfaanaligy)

Jakarta, IDN Times - Presiden Guyana Irfaan Ali, pada Kamis (4/4/2024), menolak pengakuan Venezuela terhadap teritori Esequibo sesuai hasil referendum. Ia pun menyatakan tidak akan menerima segala bentuk aneksasi Esequibo yang diklaim oleh rezim Presiden Nicolas Maduro di Venezuela.

Sehari sebelumnya, Maduro sudah meresmikan Hukum Organik Perlindungan Guyana Esequibo. Bahkan, presiden sayap kiri itu menuding Guyana bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk mendirikan pangkalan militer rahasia di Esequibo.

1. Guyana akan selesaikan masalah ini dengan diplomasi

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Guyana sudah memberitahukan masalah pengakuan dari Venezuela ini kepada Celac (Community of Latin American and Caribbean States), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan OAS (Organization of American States).

"Guyana akan selalu menghargai prinsip-prinsip Piagam PBB dengan menegakkan aturan hukum dan menggunakan cara damai dalam menyelesaikan segala permasalahan," terangnya, dikutip EFE.

"Upaya Caracas untuk menganeksasi dua per tiga wilayah Guyana untuk menjadi bagian dari Venezuela adalah bentuk pelanggaran berat dari prinsip hukum internasional yang tertulis dalam Piagam PBB," sambungnya.

Pihaknya menekankan bahwa keputusan Maduro tersebut berlawanan dengan kesepakatan kedua negara di St. Vincent dan Granada pada pertengahan Desember lalu, untuk tidak menggunakan ancaman dalam menyelesaikan sengketa ini.

2. Venezuela tolak pernyataan buruk dari Guyana

Menteri Luar Negeri (Menlu) Venezuela, Yvan Gil, menolak pernyataan Guyana soal peresmian Hukum Organik Pertahanan Guyana Esequibo.

"Persetujuan hukum yang sudah disebutkan adalah sebuah tindakan yang sesuai dengan kedaulatan negara dan ini adalah tanggung jawab kepada rakyat Venezuela dan objektif negara dalam mempertahankan hak-hak Venezuela atas teritori Guyana Esequibo sesuai dalam Perjanjian Jenewa 1966," terangnya, dikutip Telesur.

Gil menambahkan bahwa Perjanjian Jenewa adalah satu-satunya instrumen valid dalam menyelesaikan permasalahan antara kedua negara, seperti yang disampaikan dalam Perjanjian Argyle pada 14 Desember 2023.

"Venezuela menekankan bahwa tidak mengakui mekanisme untuk menyelesaikan masalah teritorial dengan Guyana sejauh degan objek alam sesuai dalam Perjanjian Jenewa dan mengecam manuver dari ExxonMobil yang didukung oleh Southern Command AS dan CIA," sambungnya.

3. Guyana minta bantuan AS, Prancis, India untuk perkuat militernya

Di tengah ancaman aneksasi Venezuela, Guyana sudah meningkatkan kerja sama pertahanan dengan AS, Prancis, dan India. Presiden Ali juga sempat mengungkapkan rencana modernisasi militernya.

Dilaporkan Associated Press, dalam beberapa bulan terakhir, militer Guyana sudah meningkatkan proses rekrutmen tentara baru dan latihan militer dengan mengampanyekan iklan melalui situs media sosial dan berbagai tempat di seluruh negeri.

Beberapa hari lalu, India juga sudah mengirimkan pesawat Dornier 228 yang diproduksi di Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Pesawat tersebut berfungsi untuk menjelajah di area terpencil untuk melakukan evakuasi dan tanggap darurat bencana.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.