Hakim AS Tunda Program Pengunduran Diri Pegawai Trump

Hakim O’Toole Jr memutuskan untuk menunda program ini setelah serikat pekerja federal mengajukan gugatan terhadap Kantor Manajemen Personalia (OPM). Mereka menilai program ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berisiko melanggar hak pegawai.

Seorang pengacara dari Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa pemerintah akan memberi tahu pegawai federal mengenai penundaan ini. Sementara itu, pejabat OPM menegaskan bahwa mereka tetap akan memproses pengunduran diri yang telah diajukan hingga keputusan akhir dibuat.

Di sisi lain, Gedung Putih justru menilai penundaan ini sebagai peluang untuk meningkatkan jumlah pegawai yang mengundurkan diri.

“Kami berterima kasih kepada hakim yang telah memperpanjang tenggat waktu, sehingga lebih banyak pegawai federal yang enggan masuk kantor dapat memanfaatkan tawaran ini,” kata Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dilansir CNBC Internasional.

Serikat pekerja federal menilai program ini menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai. Mereka juga menyoroti bahwa hingga saat ini, Kongres belum mengesahkan anggaran untuk membiayai kompensasi pengunduran diri hingga September 2025.

Dalam email kepada anggotanya, serikat pekerja menyebut kebijakan ini sebagai “upaya membongkar layanan sipil dan menggantikan tenaga profesional dengan pekerja yang kurang berpengalaman serta kontraktor swasta.”

Demokrat di Komite Pengawasan DPR AS juga mengkritik kebijakan ini. Mereka memperingatkan bahwa pengunduran diri massal dapat menyebabkan hilangnya tenaga ahli di berbagai lembaga pemerintah.

“Tanpa pegawai berpengalaman, pemerintah akan kesulitan menangani keadaan darurat, melayani masyarakat, dan menjalankan tugas sehari-hari,” tulis mereka dalam surat kepada Presiden Trump.

Kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di sektor keamanan nasional. Pada Selasa (4/2/2025), Badan Intelijen Pusat (CIA) menjadi lembaga pertama yang memperluas tawaran pengunduran diri kepada pegawainya. Mantan pejabat intelijen dan sejumlah anggota parlemen menilai kebijakan ini dapat mengancam keamanan nasional AS.

Selain itu, muncul laporan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan (Doge), yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk, sedang menargetkan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) untuk pemangkasan anggaran dan staf. NOAA adalah badan yang bertanggung jawab atas prakiraan cuaca, pemantauan kondisi laut dan atmosfer, serta perlindungan spesies laut yang terancam punah.

Menurut sumber dari CBS News, pegawai NOAA telah diperingatkan mengenai kemungkinan pengurangan staf dan anggaran dalam waktu dekat.

“Mereka [pegawai Doge] sudah berada di kantor NOAA, dan pegawai diminta bersiap menghadapi pemotongan anggaran serta tenaga kerja,” ujar seorang sumber yang tidak disebutkan namanya.

Sidang pada Senin mendatang akan menjadi momen penting bagi kebijakan ini. Hakim O’Toole Jr akan mempertimbangkan argumen dari pemerintah dan serikat pekerja sebelum menentukan apakah program ini bisa dilanjutkan atau harus dihentikan sepenuhnya.