Hamas Gugat Pemerintah Inggris Minta Status Terorisnya Dicabut
Jakarta, IDN Times - Hamas mengajukan permohonan hukum kepada pemerintah Inggris untuk menghapus namanya dari daftar organisasi teroris. Permohonan tersebut tertuang dalam dokumen 106 halaman yang diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper pada Rabu (9/4/2025).
Mousa Abu Marzouk, kepala hubungan internasional Hamas, menjadi pemohon utama dalam pengajuan ini. Hamas beralasan mereka bukan kelompok teroris melainkan gerakan pembebasan dan perlawanan Islam Palestina.
Saat ini, seluruh organisasi Hamas masuk dalam daftar teroris Inggris. Sayap militer Hamas (Brigade Qassam) telah dilarang sejak 2001. Sementara sayap politiknya dilarang pada 2021 setelah pemerintah Inggris menilai tidak ada perbedaan nyata antara kedua sayap tersebut.
1. Hamas klaim sebagai gerakan perlawanan bukan teroris
Hamas berargumen bahwa mereka adalah gerakan perlawanan yang berjuang membebaskan Palestina dan melawan agenda Zionisme. Dalam dokumen hukumnya, Hamas menggunakan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) sebagai dasar gugatan.
Tim hukum Hamas menyatakan bahwa definisi terorisme dalam Undang-Undang Terorisme 2000 terlalu luas. Menurut mereka, definisi ini bisa mencakup berbagai kelompok yang menggunakan kekerasan untuk tujuan politik, termasuk angkatan bersenjata negara-negara seperti Israel, Ukraina, dan Inggris sendiri.
"Keputusan pemerintah Inggris melarang Hamas tidak adil dan mencerminkan dukungan mereka terhadap Zionisme, apartheid, dan pendudukan di Palestina selama lebih dari satu abad," ujar Marzouk, dilansir The Guardian.
Hamas juga memperingatkan bahwa status teroris menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka khawatir bantuan apapun bisa dicap sebagai dukungan terorisme jika ditujukan untuk wilayah yang dikuasai kelompok berlabel teroris.
Dalam pengajuan hukumnya, Hamas membandingkan kasus mereka dengan African National Congress (ANC) di Afrika Selatan dan Irish Republican Army (IRA) di Irlandia Utara. Hamas berpendapat status teroris justru menghalangi proses perdamaian karena membuat dialog politik menjadi tabu.