Hamas Kini Bersedia Terima Pasukan ISF di Gaza dengan Syarat Khusus

22 Feb 2026, 08:00 WIB

Santi Dewi

Hamas Kini Bersedia Terima Pasukan ISF di Gaza dengan Syarat Khusus

Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Intinya Sih

Hamas melunak dengan bersedia menerima pasukan ISF di Gaza, asalkan mereka tidak mencampuri urusan internal dan hanya berperan memantau gencatan senjata serta menjaga stabilitas wilayah.
Indonesia ditunjuk sebagai Wakil Komandan ISF karena mengirim 8.000 personel TNI, sementara posisi komandan utama dipegang oleh Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Amerika Serikat.
Menlu Sugiono menegaskan Indonesia belum membayar iuran BoP senilai 1 miliar dolar AS karena sifatnya tidak wajib, namun tetap menjadi anggota aktif Dewan Perdamaian untuk Gaza.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kelompok Hamas mulai menunjukkan pelunakan sikap usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) digelar di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis (19/2/2026). Bila sikap mereka sebelumnya menolak masuknya pasukan internasional di bawah bendera International Stabilization Force (ISF), kini inisiatif itu dibolehkan masuk.

Dikutip dari laman Times of Israel pada Sabtu (21/2/2026), juru bicara Kelompok Hamas, Hazem Qassem mengatakan mereka bersedia menerima pasukan ISF di Gaza. Namun, pasukan asing itu dilarang untuk mencampuri urusan internal mereka.

"Posisi kami terhadap pasukan internasional sudah jelas. Kami menginginkan pasukan perdamaian yang memonitor gencatan senjata, memastikan implementasinya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza. Tanpa campur tangan dalam urusan internal Gaza," ujar Hazem.

ISF sendiri menargetkan untuk memiliki 20 ribu prajurit, yang dilengkapi anggota kepolisian. Indonesia sendiri telah mengaku siap mengirimkan 8 ribu personel TNI.

Lantaran hal itu Indonesia didapuk menjadi Wakil Komandan ISF. Namun, sosok yang akan menduduki posisi tersebut belum ditentukan oleh TNI.

Hamas juga mengatakan, Israel harus berhenti melancarkan serangan saat rekonstruksi Gaza yang diinisiasi BoP dimulai. Di sisi lain, Israel menginginkan agar Hamas menyerahkan semua senjata yang dimiliki sebelum proses pembangunan dimulai.

1. Indonesia dijadikan wakil komandan ISF karena kirim pasukan terbanyak

Menteri Luar Negeri Sugiono ketika memberikan penjelasan usai KTT Board of Peace (BoP) di Washington DC. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Sementara, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono menjelaskan di dalam misi ISF, posisi komandan dipegang oleh Amerika Serikat yakni Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Sedangkan, Indonesia diberikan posisi wakil komandan ISF lantaran mengirimkan pasukan terbanyak yakni 8.000 personel. Prabowo pun menyampaikan jumlah pasukan yang dikirim bisa lebih bila dibutuhkan.

"Ada tiga wakil komandan ISF, salah satunya wakil komandan bidang operasi. Karena pasukan dari Indonesia merupakan yang terbanyak di sana, maka wakil komandan di bidang operasi yang dipercayakan kepada Indonesia merupakan suatu penghormatan," ujar Sugiono di Washington DC, AS dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini.

Ia menambahkan dengan memegang posisi sebagai Wakil Komandan ISF maka Indonesia bisa mewujudkan tujuan awal pengiriman personel TNI ke Gaza. Ketika ditanyakan mengenai di mana wilayah operasi pasukan ISF asal Indonesia, Sugiono menjawab hal itu belum ditentukan.

"Detailnya belum, tapi diperkirakan akan ada lima sektor. Diperkirakan pasukan yang ada di sana mencapai 20 ribu, bisa jadi lebih. Secepatnya mereka akan menyiapkan timeline (pengiriman pasukan)," tutur dia.

2. Indonesia menolak melakukan pelucutan senjata Hamas

Ribuan personel TNI yang akan ditugaskan sebagai satgas misi perdamaian PBB di Lebanon. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sugiono juga menegaskan dengan menjadi anggota BoP dan dijadikan Wakil Komandan ISF maka Indonesia dapat mengedepankan kepentingan nasionalnya. Salah satunya personel TNI di ISF menolak untuk melakukan operasi militer dan demiliterisasi atau pelucutan senjata milik kelompok Hamas.

"Yang kami lakukan adalah menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak, lalu terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana (Gaza). Ada pula rule of engagement yang dapat dilakukan sebagai pasukan, apabila dalam rangka mempertahankan diri," kata menteri dari Partai Gerindra itu.

3. Indonesia belum keluarkan uang untuk membayar iuran di BoP

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sugiono juga mengatakan Indonesia belum membayar kontribusi sebagai anggota. Bahkan, Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut iuran keanggotaan di dalam BoP tidak bersifat wajib. Kecuali Indonesia hendak menjadi anggota permanen dari BoP bentukan Presiden Donald Trump tersebut.

"Belum, belum (membayar iuran BoP)," ujar Sugiono.

"Dari awal saya bilang (dana senilai 1 miliar Dollar AS) bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah menjadi anggota, gak perlu membayar juga gak apa-apa. Tapi, kalau kita mau jadi anggota permanen (BoP) ada kontribusi 1 miliar Dollar AS," imbuhnya.

Ia pun kembali menegaskan meski hingga saat ini Indonesia belum membayar iuran senilai 1 miliar Dollar AS, Indonesia masih menjadi anggota Dewan Perdamaian untuk Gaza. Sebelumnya, Trump mengumumkan di KTT perdana sudah ada sejumlah negara yang berkomitmen untuk membayarkan uang kontribusi dengan nilai mencapai 7 miliar Dollar AS atau setara Rp118 triliun.

Negara-negara yang membayarkan iuran yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Mereka semua menawarkan diri membayar iuran sebagai biaya pemulihan Gaza, Palestina.

Negeri Paman Sam juga menyiapkan dana senilai 10 miliar Dollar AS atau setara Rp168,6 triliun. Namun, Trump tidak menjelaskan ke mana uang itu akan didonasikan. Sementara, Trump pernah menyebut untuk pembangunan kembali Gaza membutuhkan biaya hingga 70 miliar Dollar AS atau setara Rp1.180 triliun.