London, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan terkait pungutan yang harus dibayarkan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp16,9 triliun.
“Sebenarnya, pada intinya membership ini free, uang yang disebutkan dalam charter itu untuk negara yang berkeinginan memperpanjang keanggotaan lebih dari 3 tahun,” kata Sugiono sebelum bertolak ke Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, setiap anggota BoP memiliki keanggotaan yang berlaku selama tiga tahun, dan itu gratis. Jika ingin lebih lama sebagai BoP, maka pungutan tersebut akan berlaku, dengan keuntungan menjadi anggota tetap.
“Mekanismenya itu, setiap anggota keanggotaannya berlaku selama 3 tahun, setelah itu bisa memilih diperpanjang, tapi ada opsi juga kalau tidak mau mekanisme tersebut, ada semacam permanent membership, dan ini yang nanti akan dibicarakan (di Davos),” serunya.
Sementara itu, Indonesia masih belum memutuskan untuk ikut keanggotaan BoP atau tidak. Ada charter di dalam BoP yang kemudian menjadi pertimbangan, dan ini yang dibahas dengan Negara Developing-8 (D-8) di Davos.
Menlu Sugiono sampai harus meninggalkan Inggris saat sedang mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan negara ke Negeri Raja Charles, untuk memenuhi undangan negara anggota D-8 membahas Board of Peace ini.
Sejauh ini, Prancis menolak keanggotaannya di BoP. Hal ini berujung pengancaman tarif dari Donald Trump.
Anggota ‘Dewan Perdamaian’ Presiden Donald Trump, komite yang akan mengawasi rekonstruksi Gaza, akan mendapatkan kursi tetap jika mereka membayar 1 miliar dolar AS.
“Semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun kembali Gaza,” kata seorang pejabat AS dikutip dari CNN.
Pejabat itu menambahkan, tidak akan ada gaji yang sangat tinggi dan pembengkakan administrasi besar-besaran yang melanda banyak organisasi internasional lainnya.
Meskipun tidak ada persyaratan untuk menyumbangkan dana ke dewan, anggota yang tidak melakukan pembayaran 1 miliar dolar AS hanya akan memiliki masa jabatan tiga tahun.