Jakarta, IDN Times - Pemerintah Honduras pada Senin (28/2/2022) memutuskan untuk melarang adanya pertambangan terbuka di negaranya. Bahkan, Presiden Xiomara Castro juga mengumumkan jika tidak akan memberikan izin lingkungan bagi pertambangan.
Pada bulan lalu, Honduras baru saja melantik pemimpin baru yang beraliran kiri bernama Xiomara Castro. Pasalnya, negara Amerika Tengah itu sudah dipimpin oleh pemerintahan sayap kanan selama lebih dari 10 tahun.
Keputusan dari Castro ini turut menggembirakan bagi para aktivis penegak hak warga pribumi dan lingkungan. Namun, disahkannya kebijakan ini juga akan membuat ketidakpastian bagi industri pertambangan.
"Semua teritori Honduras sudah dideklarasikan bebas dari tambang terbuka. Persetujuan eksploitasi tambang ini harus dibatalkan karena mereka mengancam sumber daya alam dan kesehatan masyarakat dan membatasi akses air sebagai hak setiap manusia" ujar Kementerian Lingkungan dan Pertambangan, dilansir France24.
Pernyataan ini sesuai dengan janji yang diberikan oleh Castro dalam kampanyenya pada September lalu untuk membatasi tambang. Bahkan, deklarasi itu menjelaskan pengurangan sekitar 282 tambang yang dibuka oleh pemerintah sebelumnya sejak 2017.
Dikutip Mongabay, tambang terbuka merupakan salah satu bentuk umum dari pertambangan untuk mengekstrasi mineral dengan mengeruk lubang besar di permukaan tanah. Hal itu bisa sangat berbahaya terutama bagi ekosistem setempat lantaran harus membersihkan vegetasi dan tanah dalam jumlah besar.
Sementara bahan kimia yang digunakan dalam pertambangan, seperti asam sulfat dan ammonium nitrat dapat meracuni air sungai. Meski, tambang sudah ditutup, terdapat resiko erosi dan kontaminasi tanah dan sulit untuk keanekaragaman hayati, hutan dan kualitas air untuk pulih kembali.
Kendati demikian, pernyataan itu tidak dijelaskan secara spesifik, apakah diterapkan untuk pertambangan baru atau juga menyudahi operasional dari tambang terbuka yang sudah beroperasi saat ini.
Selain menolak adanya tambang terbuka, Kongres Honduras pada Selasa (1/3/2022) juga sudah menyetujui untuk menghapus adanya hukum rahasia yang diterapkan pada masa kepemimpinan eks Presiden Hernandez. Keputusan ini disebut sebagai langkah pertama untuk melawan korupsi.
Pasalnya, hukum itu difungsikan dengan dalih berguna untuk mencegah ancaman operasi polisi melawan kartel narkoba dan geng untuk mendapatkan sejumlah dokumen dan kontrak yang dipublikasikan ke khalayak umum, dilaporkan Reuters.
Dilansir BBC, Honduras bukanlah negara Amerika Tengah pertama yang melarang proyek tambang terbuka di negaranya. Sebelumnya Kosta Rika sudah melarang tambang terbuka dan El Salvador melarang adanya tambang metal sejak 2017.
Para aktivis lingkungan dan masyarakat pribumi di Honduras sudah memberikan peringatan selama bertahun-tahun lamanya terkait kerusakan yang diakibatkan oleh tambang berskala besar terhadap alam dan komunitas pribumi.