Hong Kong Undur Pemilu, karena COVID-19 atau Intervensi Beijing?

Saat ini, Hong Kong sedang mengalami gelombang COVID-19 ketiga. Seorang ahli medis mengatakan kepada stasiun berita BBC bahwa adanya langkah langkah pembatasan sosial diharapkan dapat mengembalikan kasus ke angka 0 lagi dalam 4 - 6 minggu kedepan.

Dalam sebuah konferensi pers, Lam mengaku bahwa keputusan ini merupakan keputusan terberat yang ia ambil selama 7 bulan terakhir. "Kami ingin memastikan keadilan dan keselamatan masyarakat, dan perlu memastikan pemilihan dilakukan secara adil, terbuka, dan tidak memihak. Maka dari itu, keputusan ini sangatlah penting", ucapnya kepada AP News. Pernyataan ini menjadikan pemilihan anggota legislatif Hong Kong yang seharusnya dilaksanakan pada 6 September 2020 diundur ke tanggal 5 September 2021.

Berdasarkan hukum dasar, kekuasaan legislatif hanya berlaku selama 4 tahun dan setelah itu akan diadakan pemilihan oleh masyarakat setempat. Mengingat hal ini, Lam menyampaikan bahwa ia akan berdiskusi dengan Central People's Government untuk membahas 'kekosongan jabatan' 1 tahun ini. Ia percaya bahwa National People's Congress akan menyetujui solusi logis yang ia buat.

Tentunya, ada pihak yang berbeda pendaapat dengan Lam. Beberapa aktivis pro-demokrasi berpendapat bahwa pengunduran pemilihan dengan alasan mencegah peningkatan kasus COVID-19 hanyalah alasan belaka. Mereka menuduh pemerintah ingin mencegah kekalahan kandidat pro-pemerintah yang diakibatkan oleh pemberlakuan National Security Law yang melarang protes terhadap pemerintah pusat.

Menanggapi isu adanya intervensi politik dari pengunduran pemilihan legislatif, Lam memberikan klarifikasi kepada media. Ia, yang sebenarnya pro-pemerintah, mengatakan bahwa pertimbangan ini benar benar murni karena pandemi dan tidak memiliki maksud lain dibaliknya. Pernyataan Lam juga dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengatakan bahwa pemilihan diundur karena adanya penyebaran COVID-19.

Penundaan tersebut diumumkan setelah adanya diskualifikasi terhadap 12 kandidat pro-demokrasi dari pemilihan legislatif mendatang. Salah satu kandidat yang terdiskualifikasi adalah Joshua Wong, pemimpin protes pro-demokrasi pada tahun 2012 dan 2014. "Menghalangi saya untuk maju dalam pemilihan tidak akan memberhentikan kami untuk berjuang demi demokrasi", sebut Wong setelah kabar dirinya terdiskualifikasi mencuat. Wong yang dianggap pemerintah Tiongkok sebagai tangan asing juga berpendapat bahwa National Security Law merupakan senjata pemerintah untuk membungkam aktivis pro-demokrasi, dan pencoretan dirinya dalam pemilihan merupakan hal yang konyol dan menggelikan.

Selain Wong, pihak berwenang juga mendiskualifikasi beberapa anggota Partai Civic. Partai yang telah berdiri sejak tahun 2006 ini memang berbeda suara dengan Pemerintah Tiongkok, mengingat partai ini menperjuangkan demokrasi bagi Hong Kong. Dilansir dari Japan Times, adanya diskualifikasi partai ini membuktikan bahwa Tiongkok yang benar benar tidak mentoleransi suara yang berbeda darinya.

Sementara itu, media cetak asal Tiongkok, People's Daily, menulis bahwa adanya diskualifikasi terhadap Wong dan anggota Partai Civic sangatlah wajar. "Bagaimana mungkin Hong Kong membiarkan orang orang yang ingin menghancurkan prinsip 'satu negara dengan dua sistem' maju menjadi kandidat?", tulisnya. Dikutip dari South China Morning Post, media cetak tersebut juga menyinggung bahwa salah satu persyaratan politik dasar yang harus dipenuhi oleh kandidat adalah menegakkan hukum dasar dan setia sepenuh hati kepada wilayah administratif khusus Hong Kong.

Hong Kong, yang merupakan mantan koloni Inggris ini diserahkan kepada Tiongkok pada tahun 1997 melalui sebuah perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, Hong Kong ditetapkan sebagai wilayah administratif khusus dengan sistem ekonomi dan pemerintahan yang terpisah dengan Tiongkok. Selain itu, Inggris juga akan menjamin ekonomi dan politik Hong Kong selama 50 tahun setelah penyerahan. Hal ini menjadikan Hong Kong dan Tiongkok memiliki hubungan 'satu negara dengan dua sistem'.

Melihat kekacauan di Hong Kong akhir akhir ini, Inggris segera memberikan pernyataan melalui Dominic Raab selaku Sekretaris untuk Kepentingan Luar Negeri Inggris. Dikutip dari CNA, Raab mengatakan bahwa Inggris akan melakukan pengawasan terhadap pemilihan legislatif Hong Kong. Ia juga menekankan kepada Tiongkok untuk membangun kembali kepercayaan komunitas global dengan memenuhi tanggung jawab internasionalnya.