Hong Kong Undur Pemilu, karena COVID-19 atau Intervensi Beijing?
Victoria, IDN Times - Adanya pandemi COVID-19 membuat berbagai aktivitas terhenti atau ditunda. International Institute for Democracy and Electoral Assitance melaporkan setidaknya ada 68 negara dan daerah yang tercatat menunda pemilihan nasional maupun regional sejak bulan Februari lalu. Hong Kong, yang dijawalkan menjalani pemilihan legislatif pada 6 September mendatang juga menunda pemilihan hingga tahun depan.
Penundaan ini diumumkan oleh Carrie Lam selaku Kepala Eksekutif Hong Kong pada Jumat (31/07) kemarin. Pemerintah setempat memutuskan untuk mengundur pemilihan setelah menimbang terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Hong Kong. CNBC memberitakan bahwa pada 30 Juli 2020, terdapat 149 kasus baru yang menjadikan total kasus Hong Kong mencapai angka 3.151. Walaupun sempat dipuji berbagai negara karena berhasil menangani pandemi tanpa melakukan lockdown secara menyeluruh, kasus COVID-19 kembali menyerang dan mencetak rekor kasus harian tertinggi di kota bekas koloni Inggris tersebut.
1. Undur karena COVID-19
Saat ini, Hong Kong sedang mengalami gelombang COVID-19 ketiga. Seorang ahli medis mengatakan kepada stasiun berita BBC bahwa adanya langkah langkah pembatasan sosial diharapkan dapat mengembalikan kasus ke angka 0 lagi dalam 4 - 6 minggu kedepan.
Dalam sebuah konferensi pers, Lam mengaku bahwa keputusan ini merupakan keputusan terberat yang ia ambil selama 7 bulan terakhir. "Kami ingin memastikan keadilan dan keselamatan masyarakat, dan perlu memastikan pemilihan dilakukan secara adil, terbuka, dan tidak memihak. Maka dari itu, keputusan ini sangatlah penting", ucapnya kepada AP News. Pernyataan ini menjadikan pemilihan anggota legislatif Hong Kong yang seharusnya dilaksanakan pada 6 September 2020 diundur ke tanggal 5 September 2021.
Berdasarkan hukum dasar, kekuasaan legislatif hanya berlaku selama 4 tahun dan setelah itu akan diadakan pemilihan oleh masyarakat setempat. Mengingat hal ini, Lam menyampaikan bahwa ia akan berdiskusi dengan Central People's Government untuk membahas 'kekosongan jabatan' 1 tahun ini. Ia percaya bahwa National People's Congress akan menyetujui solusi logis yang ia buat.
Tentunya, ada pihak yang berbeda pendaapat dengan Lam. Beberapa aktivis pro-demokrasi berpendapat bahwa pengunduran pemilihan dengan alasan mencegah peningkatan kasus COVID-19 hanyalah alasan belaka. Mereka menuduh pemerintah ingin mencegah kekalahan kandidat pro-pemerintah yang diakibatkan oleh pemberlakuan National Security Law yang melarang protes terhadap pemerintah pusat.
Menanggapi isu adanya intervensi politik dari pengunduran pemilihan legislatif, Lam memberikan klarifikasi kepada media. Ia, yang sebenarnya pro-pemerintah, mengatakan bahwa pertimbangan ini benar benar murni karena pandemi dan tidak memiliki maksud lain dibaliknya. Pernyataan Lam juga dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengatakan bahwa pemilihan diundur karena adanya penyebaran COVID-19.