Hungaria Tuduh UE Pasang Pemerintahan Boneka di Polandia

Orban mengatakan, UE membutuhkan pemerintahan boneka di negara-negara anggotanya, seperti yang dilakukan Uni Soviet. Ia menuding Brussels sudah merencanakan aksi tersebut di Hungaria. 

"Ini bukanlah sebuah rahasia konspirasi terhadap Hungaria. Ini sudah diutarakan secara terbuka. Situasi yang sama terjadi di Polandia. Sebelumnya, Polandia juga memilih jalannya sendiri dan mengambil langkah mandiri soal migrasi, gender, dan ekonomi," tutur Orban, dikutip Euronews. 

"Inilah cara rekan kami, Donald Tusk menjadi Perdana Menteri Polandia pada 2023. Skenario yang sama juga sedang dijalankan Brussels di Hungaria untuk menyingkirkan pemerintahan Partai Fidesz," tambahnya. 

Pemimpin sayap kanan itu mengungkapkan, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Partai Rakyat Eropa, Manfred Weber, sudah menyatakan keinginannya untuk menggantikan pemerintahan sayap kanan di Hungaria. 

Pada Rabu (23/10/2024), Presiden Partai Tisza, Peter Magyar mengadakan acara peringatan Revolusi 1956 di Budapest. Acara tersebut diadakan untuk menyaingi peringatan yang digelar oleh pemerintah Hungaria di bawah PM Orban. 

"Pemerintahan saat ini membawa Hungaria ke dalam krisis ekonomi dan moral. Mereka membawa Hungaria menjadi negara termiskin dan paling korup di UE. Tujuan kami pada pemilu 2026 adalah meningkatkan pendapatan keluarga, mendukung penduduk lansia, dan menggunakan dana UE untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan," kata dia, dilansir BNE Intellinews.

Ia pun mengungkapkan, untuk pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir, Partai Fidesz tidak lagi menjadi yang paling populer di Hungaria. Survei terakhir menunjukkan bahwa Partai Tisza kini menjadi partai yang paling populer di Hungaria. 

Magyar menambahkan, Hungaria bukanlah organisasi yang hanya dimiliki oleh pemilik saham atau miliarder, tapi dimiliki oleh rakyat. Ia berjanji akan mendirikan aliansi bersama rakyat Hungaria jika terpilih pada 2026. 

PM Orban sudah bertemu dengan PM Slovakia Robert Fico dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic di Komarno, Slovakia, pada Selasa (22/10/2024). Ketiganya membahas mengenai kebijakan migrasi di UE untuk mendistribusikan migran di seluruh blok. 

"Kami sudah benar ketika kami mengatakan jelas sejak awal terkait krisis migrasi yang menjadi dasar dari perjuangan melawan migrasi ilegal dan menyerukan soal perlindungan perbatasan terluar UE," ungkap Fico, dilansir TVP World.

Ketiganya membahas langkah substantif agar UE bersedia mengalokasikan dana tambahan pada 2027 untuk melawan migrasi ilegal, terutama di perbatasan terluar. Mereka menyebut situasi saat ini benar-benar mengkhawatirkan.

Sebagai informasi, migran umumnya melewati rute Balkan untuk masuk ke UE. Mereka melewati Serbia dan masuk ke UE lewat Hungaria dan Slovakia. Migran biasanya menuju negara kaya di Eropa Barat, seperti Jerman.