Massa Demonstran Protes Propaganda Media di Hungaria
- Ribuan warga Hongaria protes di kantor media publik, menuduhnya sebagai alat propaganda pemerintah nasionalis.
- Tokoh oposisi Péter Magyar dan partai TISZA mendesak perubahan tata kelola media, menuntut pengunduran direktur media publik.
- LSM internasional mengkhawatirkan kebebasan pers di Hongaria yang terancam oleh intervensi politik, dengan 80 persen sumber daya pasar media di bawah kendali pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Ribuan orang berkumpul di luar kantor pusat media publik Hongaria pada Sabtu (5/10/2024). Massa memprotes dugaan penyebaran propaganda yang dilakukan oleh pemerintah nasionalis. Para demonstran menuduh media publik yang dibiayai oleh pajak rakyat telah berubah menjadi alat propaganda pemerintah.
Aksi unjuk rasa ini dipimpin oleh Péter Magyar, tokoh oposisi paling menonjol di Hongaria, bersama partainya, TISZA. Dalam beberapa bulan terakhir, TISZA telah muncul sebagai ancaman politik terbesar bagi Perdana Menteri Viktor Orbán, yang telah berkuasa selama hampir 15 tahun.
1. Gerakan oposisi makin menguat
Péter Magyar dan partai TISZA-nya berhasil meraih hampir 30 persen suara dalam pemilihan Uni Eropa musim panas ini, menjadikannya pesaing kuat bagi partai berkuasa Fidesz. TISZA terus menggalang dukungan rakyat yang merasa demokrasi Hongaria terganggu oleh dominasi media yang dikuasai pemerintah.
“Ini adalah skandal global. Media publik seharusnya melayani rakyat, bukan pemerintah. Kita sudah cukup sabar. Saatnya untuk melawan." ujar Magyar di hadapan ribuan massa yang berkumpul di Budapest, dikutip dari Voice of America. Magyar menegaskan perlunya perubahan besar dalam tata kelola media di Hongaria.
Tuduhan bahwa media publik dijadikan alat propaganda oleh pemerintah bukanlah hal baru. Para pengamat baik dari dalam maupun luar negeri telah lama mengkhawatirkan kebebasan pers di negara Eropa Tengah tersebut.
2. Kontrol media oleh pemerintah
Sejak Viktor Orbán berkuasa, laporan independen menyebutkan bahwa pemerintah secara sistematis mengendalikan media. LSM internasional Reporters Without Borders memperkirakan sekitar 80 persen sumber daya pasar media di Hongaria berada di bawah kendali pemerintah melalui pembelian media oleh pengusaha yang dekat dengan pemerintahan Orbán.
Pada tahun 2021, Orbán menjadi pemimpin Uni Eropa pertama yang masuk dalam daftar "predator media" versi Reporters Without Borders. Ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa kebebasan pers di Hongaria semakin terancam oleh intervensi politik.
“Saya tidak bisa diam melihat propaganda pemerintah terus mendominasi. Ini seperti pabrik kebohongan, dan kita harus mulai bersuara," kata Balázs Tömpe, salah satu demonstran yang datang dari luar kota, dikutip dari KTVZ.
3. Tuntutan pengunduran diri untuk direktur media
Dalam orasinya, Magyar juga menuntut pengunduran diri direktur media publik, yang dianggapnya sebagai pelaksana utama propaganda pemerintah. Magyar menekankan bahwa tokoh-tokoh oposisi jarang sekali mendapatkan kesempatan tampil di media publik untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih.
Ágnes Gera, seorang pensiunan guru dari Hongaria selatan, merasa media pemerintah telah membatasi akses rakyat terhadap informasi yang netral.
"Suara-suara yang berlawanan dibungkam. Sangat menyedihkan bahwa publik hanya mendapatkan informasi dari satu sisi.” ungkap Gera, dikutip dari ABC News.
Magyar pun menyerukan aksi lanjutan pada 23 Oktober mendatang, bertepatan dengan peringatan Revolusi 1956 yang gagal melawan dominasi Soviet.
