Ibadah Haji Terbatas di Saudi Dimulai dengan Protokol Kesehatan Ketat

Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengatakan negara petro dollar itu mengerahkan pasukan keamanan khusus untuk memastikan ribuan calon jemaah haji mematuhi protokol kesehatan. Pasukan militer itu, kata Agus, disebar di semua area yang menjadi lokasi penyelenggaraan ibadah haji. 

"Mereka disebar di area peribadahan Musdalifah, Arafah, Mina dan Mekkah. 30 persen dari calon jemaah haji tahun ini diprioritaskan bagi petugas keamanan dan kesehatan," tutur Agus ketika berbicara di program "Ambassador's Talk by IDN Times dengan topik "Berhaji di Tengah Pandemik" pada 15 Juli 2020 di YouTube. 

Petugas kesehatan dan keamanan itu diseleksi oleh Kementerian Haji. Mereka harus terlibat dalam perang melawan pandemik COVID-19. 

"Warga sipil yang bukan petugas keamanan dan kesehatan tidak bisa mengambil kuota ini. Makanya, di media sosial banyak warga lokal Saudi yang merasa cemburu (tidak dapat kuota haji)," tutur dia lagi. 

Sementara, laman Al Arabiya hari ini melaporkan proses penerapan protokol kesehatan yang ketat sudah diberlakukan sejak calon jemaah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz. Bila mereka lolos pemeriksaan kesehatan, maka baru dibolehkan isolasi mandiri di hotel yang telah ditunjuk. 

Selain itu, para calon jemaah diminta untuk berkumpul di ruang lobi hotel lalu akan diantar menuju ke tempat-tempat suci. Di dalam bus, petugas telah mengatur masing-masing kursi bagi calon jemaah. 

Selain itu, Dubes Agus juga menyampaikan ada sanksi khusus bagi calon jemaah haji yang melanggar protokol kesehatan. Ia menyebut sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran kali pertama senilai SR10 ribu atau setara Rp38 juta. 

"Bila mereka masih terus melanggar, maka nilai dendanya semakin berlipat," ungkap Agus. 

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Haji, sudah ada 16 calon jemaah yang dikenakan denda senilai Rp38 juta. 

Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Pemerintah Saudi memberlakukan pembatasan sangat besar bagi penyelenggaraan ibadan haji. Hal ini mengakibatkan penurunan yang signifikan kepada perekonomian Saudi. Ini menjadi pukulan kedua bagi Saudi setelah sebelumnya harga minyak di pasaran merosot tajam. 

Selain itu, pada Maret lalu, Saudi juga menutup akses bagi umat Muslim di seluruh dunia sehingga tidak bisa melakukan umrah pada Maret lalu. Padahal, dari ibadah haji dan umrah menyumbang senilai US$12 miliar bagi perekonomian Saudi setiap tahunnya. 

Dubes Agus pun tidak menampik bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang sangat terbatas turut memukul perekonomian Saudi. Bahkan, pemerintah tiba-tiba memberlakukan kebijakan mengenakan pungutan pajak senilai 15 persen kepada semua barang yang ada di Saudi. 

"Semua barang di Saudi sekarang dipajakin 15 persen. Misalnya kami membeli ponsel di sini SR1.000 maka harga yang kami bayarkan SR1.150. Jadi, sekarang ibu-ibu pada protes karena semuanya kini mahal di Saudi," tutur dia. 

Dubes Agus juga menepis adanya informasi warga asing bisa melakukan ibadah haji secara mandiri tanpa mendaftar melalui Kementerian Agama. Sebab, hingga kini Saudi masih menutup penerbangan internasional hingga waktu yang belum ditentukan. Mereka melakukan hal itu sebagai bagian dari kebijakan untuk mencegah meluasnya pandemik COVID-19. 

"Haji-haji mandiri itu mau lewat mana (untuk menuju ke Saudi)? Sebab, semuanya sudah ditentukan oleh sistem. Wong, orang dari Mekkah sendiri saja sulit (memperoleh kuota haji), masak orang dari luar (Saudi) bisa (dapat kuota)," kata pria yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.