ICC Buka Kembali Penyelidikan Kasus HAM di Perang Narkoba Filipina

Selama masa pemerintahan eks Presiden Rodrigo Duterte, pemerintah melaporkan lebih dari enam ribu orang tewas dalam operasi antinarkoba. Namun, organisasi HAM lokal dan internasional memperkirakan jumlah yang lebih tinggi, yakni antara 12 hingga 30 ribu orang.

Dalam kebijakannya, Duterte secara terbuka mengancam tersangka narkoba dengan kematian dan memerintahkan polisi untuk menembak tersangka yang menolak penangkapan. Dia juga membantah telah membenarkan pembunuhan di luar hukum. 

Dalam kesempatan yang sama, kepala pelaksana operasi pada saat itu, Ronaldo dela Rosa, mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dalam penyelidikan ICC apabila pemerintah memutuskan untuk berpartisipasi dalam penyelidikan tersebut. 

"Jika pemerintah Filipina akan bekerja sama, maka saya (sebagai) bagian dari pemerintah, jadi saya akan bekerja sama. Semua tindakan saya akan sejalan dengan keputusan pemerintah," katanya, dikutip dari Reuters.

ICC menyatakan keputusannya diambil setelah memeriksa informasi dari pemerintah Filipina, jaksa Khan, dan menimbang komentar dari keluarga para korban. Pihaknya tak yakin bahwa pemerintah melakukan investigasi yang nyata, konkret dan progresif terkait kasus tersebut. 

"Berbagai inisiatif dan proses domestik, yang dinilai secara kolektif, tidak sama dengan langkah investigasi yang nyata, konkrit, dan progresif dengan cara yang cukup mencerminkan penyelidikan pengadilan," katanya, dikutip dari Associated Press. 

Wakil direktur lembaga HAM Human Rights Watch (HRW) Asia, Phil Robertson, menyebut penyelidikan ICC sebagai satu-satunya upaya kredibel yang dapat dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya atas tindakan keras tersebut.

Pengacara Jenderal Menardo Guevarra, mengatakan bahwa pemerintahan Marcos akan melakukan upaya hukum untuk menentang keputusan untuk memulai kembali penyelidikan, termasuk dengan mengajukan banding ke ICC. Dia menekankan bahwa proses investigasi dan peradilan domestik negara harus diutamakan. 

"Kami dapat menunjukkan bahwa terlepas dari keterbatasan struktural dan sumber daya dalam sistem hukum kami, itu masih merupakan sistem yang berfungsi dengan baik yang memberikan hasil positif pada waktunya sendiri," katanya, dikutip dari CNN Filipina. 

Pada awal pengajuan penyelidikan oleh jaksa Khan, Sekretaris Kehakiman, Jesus Crispin Remulla, mengatakan bahwa Manila tidak berkewajiban untuk secara resmi menanggapi ICC, karena negara itu sudah menarik diri dari penyelidikan lembaga tersebut selama masa jabatan Duterte.