ICJ Perintahkan Venezuela Menahan Diri atas Sengketa dengan Guyana

Dilansir Reuters, para hakim ICJ dalam persidangan itu memutuskan bahwa segala tindakan untuk mengubah status quo Esequibo harus dihentikan.

“Pengadilan mengamati bahwa situasi yang saat ini terjadi di wilayah yang disengketakan adalah bahwa Guyana mengelola dan menjalankan kendali atas wilayah tersebut. Venezuela harus menahan diri untuk mengambil tindakan apa pun yang dapat mengubah situasi tersebut,” kata hakim ketua Joan Donoghue.

“Seperti yang telah dijelaskan oleh pengadilan, Venezuela dilarang melakukan aneksasi atau masuk tanpa izin ke wilayah Guyana atau mengambil tindakan lain, terlepas dari hasil referendum pada tanggal 3 Desember, yang akan mengubah status quo di mana Guyana mengelola dan mengendalikan wilayah Esequibo," kata Presiden Guyana Irfaan Ali.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan keputusan tersebut merupakan kemenangan bagi negaranya.

Pada 3 Desember, Venezuela akan mengadakan referendum untuk mengajukan lima pertanyaan. Itu termasuk "apakah akan membentuk negara di Esequibo dan apakah para pemilih mendukung pemberian kewarganegaraan Venezuela kepada penduduk saat ini dan masa depan di wilayah tersebut". 

Para analis mengatakan referendum kemungkinan akan disetujui, mengingat kurangnya kampanye untuk menentang dan kemungkinan bahwa pemilih yang tidak sependapat lebih memilih tidak memberikan suaranya.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sekutunya telah mendorong para pemilih untuk menjawab “ya” terhadap semua pertanyaan dalam referendum.

Rodriguez mengatakan pemungutan suara tersebut akan meratifikasi bahwa hak kami atas wilayah itu yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipertanyakan.

Pemungutan suara itu telah menimbulkan kecemasan di Guyana, dan pemerintah mendesak warganya untuk tetap tenang.

Dilansir Associated Press, Venezuela selalu menganggap Esequibo sebagai bagian dari wilayahnya karena wilayah itu berada dalam batas-batasnya selama masa kolonial Spanyol. Pihak Venezuela telah lama memperdebatkan perbatasan yang diputuskan oleh arbiter internasional pada tahun 1899, ketika Guyana masih menjadi koloni Inggris.

Setelah bertahun-tahun mediasi atas sengketa tersebut telah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil, dan Guyana pada 2018 mengajukan gugatan ke ICJ, meminta untuk memutuskan bahwa keputusan perbatasan tahun 1899 adalah sah dan mengikat.

Namun, Venezuela berpendapat bahwa perjanjian tahun 1966 untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara efektif membatalkan arbitrase awal.

Pengadilan telah memutuskan bahwa kasus tersebut dapat diterima dan memiliki yurisdiksi, tapi proses untuk memutuskan sengketa itu akan memakan waktu bertahun-tahun.