Imbas Perang, TikTok Blokir Akses Konten dari Rusia

Keputusan dari TikTok ini membuat penggunanya di Rusia tidak dapat mengunggah dan memosting video pendek atau live-stream di platform tersebut. Pasalnya, pihak perusahaan mengkhawatirkan konten yang diunggah dapat melanggar hukum baru yang disahkan di Rusia. 

Aturan terbaru yang diterapkan oleh Presiden Vladimir Putin ini berkaitan hukum anti hoaks, di mana seseorang dapat dikriminalisasi apabila pemerintah menyatakan bahwa konten tersebut tidak benar. Bahkan, aturan tersebut dapat menjerat pelakunya hingga hukuman maksimum 15 tahun penjara.

Selama ini, TikTok sudah dikritisi terkait kurangnya aksi terkait banyaknya disinformasi terkait perang yang disebarkan di platform tersebut. Maka, larangan memosting dari pengguna di Rusia ini dilakukan guna menghindari penggunanya terjerat hukuman di bawah hukum baru tersebut. 

"Terkait hukum baru soal kabar hoaks di Rusia, kami tidak punya pilihan selain menangguhkan layanan unggah konten dan live-stream di platform kami. Kami juga akan mengulas kembali implikasi keamanan dari hukum ini. Kami akan terus mengevaluasi situasi di Rusia untuk menentukan kapan kami melanjutkan layanan kami dengan aman sebagai prioritas kami" ungkap cuitan terbaru TikTok, dilansir Vice.

Berbondong-bondongnya perusahaan asing asal Barat untuk angkat kaki dari Rusia ini juga berkat usaha dari Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov. Ia dilaporkan sudah mengajak berbagai perusahaan multinasional asal AS untuk menghentikan operasionalnya di Rusia. 

Dikutip dari Associated Press, mayoritas perusahaan dengan layanan berbasis internet dan aplikasi menolak untuk melakukan penangguhan layanan. Sebab, apabila layananya dihentikan maka warga Rusia tidak dapat mengakses sosial media dan berbagai macam sumber informasi selain dari pemerintah. 

Setelah disahkannya hukum baru itu pada Jumat (4/3/2022), Netflix juga ikut menangguhkan layanannya untuk sementara di Rusia mulai Minggu. Akan tetapi perusahaan layanan video on demand itu akan terus memantau keadaan di Rusia dan mengatakan jika akan menolak saluran tv yang didanai Pemerintah Rusia. 

Di samping itu, sejumlah media massa juga mengatakan akan menunda layanannya di Rusia untuk mengevaluasi situasi terkini. Pasalnya, Pemerintah Rusia berulang kali menolak tudingan bahwa militernya telah mengakibatkan warga sipil di Ukraina tewas. Rusia juga mengharuskan media untuk menyebut invasi Ukraina sebagai operasi militer khusus. 

Rusia disebut sebagai salah satu pasar terbesar TikTok dengan hampir 55 juta pengguna atau satu per tiga jumlah penduduk di negara Eurasia itu. Keputusan dari TikTok ini juga berdampak pada kreator, yang mendapatkan uang dari aplikasi tersebut. 

Salah seorang kreator TikTok mengatakan pada Vice News, bahwa selain tidak dapat memosting video baru, mereka juga tidak dapat melihat konten dari pengguna yang berasal dari luar negeri. Para kreator juga sudah memberikan bukti klaimnya bahwa konten tersebut memang dibatasi. 

Menurut juru bicara TikTok, Hilary McQuaide mengatakan aplikasi di Rusia memang hanya tersedia dalam mode view-only. Hal ini membuat pengguna tidak dapat memosting video baru ataupun menggunakan livestream, tapi mereka dapat melihat video-video lama yang berasal dari dalam negeri. 

Perusahaan video-sharing yang tergabung dalam perusahaan induk ByteDance itu tidak ingin mengakibatkan pekerja ataupun pengguna di Rusia untuk mendapatkan resiko hukuman penjara. Pasalnya, beberapa pemrotes yang turun ke jalan di Moskow, St. Petersburg, dan beberapa kota lainnya untuk memortes invasi Ukraina menggunakan sosial media untuk menyebarluaskan aksinya.