India Perintahkan Twitter Hapus Lebih dari Seribu Akun

India dengan jumlah penduduk yang hampir tiga kali lipat dari Amerika Serikat adalah salah satu pasar paling menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan sosial media. Dengan jumlah pengguna internet sekitar 700 juta orang, perusahaan sosial media seperti Facebook dan Twitter mampu menarik banyak keuntungan.

Namun seiring dengan gelombang protes petani, kini perusahaan-perusahaan tersebut, khususnya Twitter, harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah pusat India. Melansir dari laman Al Jazeera, pemerintah telah meminta Twitter untuk menghapus 1.178 akun yang dianggap menyebarkan informasi yang salah tentang protes petani.

New Delhi menganggap banyak akun dikendalikan oleh musuh abadi yakni Pakistan dan simpatisan separatis kelompok Sikh. Ini semakin membuat Twitter harus berhadapan dengan pemerintah India yang berusaha memberikan cengkeraman kuat terhadap perusahaan.

Sebelumnya, pemerintah India telah memblokir ratusan aplikasi Tiongkok, termasuk TikTok dan PUBG, karena krisis diplomatik. Pemerintah India juga menekan Facebook dan WhatsApp yang baru-baru ini mengubah kebijakan privasinya. Kini gantian Twitter yang mesti bersitegang.

Meski India adalah satu pasar utama Twitter, namun sejauh ini sepertinya perusahaan dari Amerika Serikat tersebut berusaha untuk melawan perintah pemerintah PM Modi. Twitter berusaha memutuskan kebijakannya sesuai dengan prinsip perusahaan serta pertimbangan yang tidak bertentangan dengan regulasi setempat.

Melansir dari kantor berita Reuters, ada akun yang diblokir secara geografis yang itu berarti di luar India akun tersebut masih bisa dilihat. Twitter juga tidak mengambil tindakan untuk akun berita, politisi, aktivis dan jurnalis. Hal itu sejalan dengan prinsipnya yakni kebebasan berbicara.

Pihak Twitter mengatakan “untuk melakukannya (pemblokiran), kami yakin, akan melanggar hak fundamental mereka atas kebebasan berekspresi di bawah hukum India.” Mereka melakukan hal tersebut juga sudah memberitahu kepada pihak kementrian teknologi India.

Sejauh ini, Twitter menjelaskan telah mencoba melakukan pembicaraan lebih intensif dengan Kementrian Teknologi tapi kemudian ditolak. Pihak kementrian menyarankan melakukan pertemuan ke pejabat kementrian yang lebih tinggi.

Minggu lalu, pemerintah India telah mengirimkan surat pemberitahuan ketidakpatuhan kepada Twitter. Dalam pemberitahuan tersebut, para eksekutif perusahaan mendapatkan ancaman penjara hingga tujuh tahun atau denda jika tidak melakukan pemblokiran.

Meskipun saat ini Twitter terlihat berdiri tegak untuk melawan dan tidak sepenuhnya menuruti perintah pemerintah pusat India, tapi hal selanjutnya jika terjadi kemungkinan yang terburuk adalah Twitter akan menghadapi dua konsekuensi.

Menurut Jillian York, Direktur Freedom Expression di Electronic Frontier Foundation mengatakan “ada dua resiko: yang pertama adalah karyawan Twitter di India, yang mungkin berisiko jika perusahaan gagal memenuhi tuntutan. Kedua Twitter menolak (patuh) dan diblokir di India,” katanya seperti dikutip dari laman CNN.

Twitter telah proaktif dalam beberapa bulan terakhir dengan menutup ribuan akun yang terkait dengan teori konspirasi QAnon di AS dan termasuk melarang mantan Presiden AS, Donald Trump, menggunakan aplikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa Twitter berjalan pada kebijakan yang bisa diterapkan kepada pemimpin dunia yang melanggarnya.

Meski begitu, situasi antara AS dengan India jauh berbeda. David Kaye yang merupakan profesor hukum di Universitas California menjelaskan perbedaan kontekstual tindakan proaktif Twitter di AS dan India berbeda. “India adalah contoh yang bagus tentang betapa sulitnya itu,” katanya melihat masalah yang saat ini dihadapi Twitter dengan pemerintah India.