India Permudah Naturalisasi dari Negara Lain, Kecuali untuk Muslim

Dilansir Associated Press, undang-undang tersebut disetujui parlemen pada 2019, tapi pemerintah menunda penerapannya setelah terjadi protes di ibu kota New Delhi dan di tempat lain. Protes itu menyebabkan puluhan orang tewas selama bentrokan berhari-hari.

Kelompok hak asasi manusia, Amnesty India menyebut undang-undang itu diskriminatif. Dianggap bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional tentang kesetaraan dan hukum hak asasi manusia internasional. Organisasi itu menganggap aturan itu melegitimasi diskriminasi berdasarkan agama dan eksklusif dalam struktur dan tujuannya.

Pemerintah menganggap undang-undang tersebut sebagai tindakan kemanusiaan. Mereka menilai tujuan dari regulasi terbaru adalah memberikan kewarganegaraan kepada kelompok agama minoritas yang melarikan diri dari penganiayaan dan tidak akan digunakan terhadap warga negara India.

“Peraturan ini sekarang akan memungkinkan kelompok minoritas yang dianiaya atas dasar agama di Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan untuk memperoleh kewarganegaraan di negara kita,” tulis Menteri Dalam Negeri India Amit Shah di X.

Dilansir Reuters, partai oposisi utama India, Kongres, mengatakan pengumuman penerapan aturan tersebut dimotivasi oleh pemilu yang semakin dekat.

“Setelah mengupayakan sembilan perpanjangan waktu pemberitahuan peraturan, waktu yang tepat sebelum pemilu jelas dirancang untuk mempolarisasi pemilu, terutama di Benggala Barat dan Assam,” kata Jairam Ramesh, juru bicara Kongres.

India akan mengadakan pemilihan umum pada pada Mei. Sebagian besar survei menunjukkan Perdana Menteri Narendra Modi yang mengupayakan masa jabatan ketiga akan memenangkan pemilihan.

Modi mulai berkuasa pada 2014 dan telah mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan fokus pada pertumbuhan, ekonomi kesejahteraan, peningkatan infrastruktur, dan nasionalisme Hindu yang agresif.

Pemerintahan Modi selama ini diam atas kekerasan anti-Muslim, yang menguatkan sebagian pendukungnya yang paling ekstrem dan memungkinkan lebih banyak ujaran kebencian terhadap Muslim.

Negara bagian Benggala Barat dan Assam di bagian timur adalah wilayah bagi populasi Muslim yang besar dan menjadi saksi protes terhadap undang-undang tersebut. Mereka khawatir aturan itu dikombinasikan dengan usulan Daftar Warga Negara Nasional untuk menyatakan mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh dan mencabut kewarganegaraan India.

Daftar Warga Negara Nasional adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan orang-orang yang diklaim datang ke India secara ilegal. Pendaftaran itu hanya diterapkan di Assam, dan Partai Bharatiya Janata yang berkuasa telah berjanji untuk meluncurkan program verifikasi kewarganegaraan serupa secara nasional.

Partai Komunis India, oposisi yang memerintah negara bagian Kerala di India selatan, menyerukan protes di seluruh negara bagian dilakukan.

“Hal ini akan memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal dan melemahkan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Langkah untuk membuat stratifikasi warga negara India yang memiliki persamaan hak, harus ditentang secara bersatu," kata Ketua Menteri Kerala Pinarayi Vijayan.