Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengharapkan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) bisa bekerja lebih baik dalam menyikapi kudeta militer yang terjadi di Myanmar.
“Saya menyampaikan bahwa mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik, untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini,” kata Retno pada konferensi pers setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria, Selasa (16/2/2021).
Menyikapi pemerintahan darurat atas rezim militer yang sudah berlangsung selama lebih dari dua minggu, Retno menuturkan dua prioritas Indonesia saat ini. Pertama, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama.
“Dan (kedua) upaya untuk mengamankan berlanjutnya transisi inklusif menuju demokrasi perlu terus dikedepankan,” terang alumni ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Imbas penolakan warga sipil atas perebutan kekuasaan yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, situasi di Burma sangat tidak kondusif. Warga memadati jalan menuntut pembebasan pemimpin de facto mereka Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Kecaman datang dari berbagai komunitas internasional terkait tindakan represif aparat penegak hukum. Retno menyampaikan, Indonesia secara konsisten akan berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Myanmar, termasuk mengkoordinir sikap dari berbagai entitas.
“Saya juga sampaikan kepada Menlu (Hongaria) Peter mengenai intensitas komunikasi yang selama ini saya lakukan, antara lain dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, India, Australia, Jepang, Inggris dan Utusan Khusus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai isu Myanmar,” ulasnya.
Dia menambahkan, “insyaAllah saya akan melakukan komunikasi dengan Menlu AS dan besok (Rabu, 17/2/2021) saya akan melakukan komunikasi dengan Menlu Tiongkok. Pada sore hari ini (Selasa, 16/2/2021), saya akan melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN, termasuk Brunei Darussalam sebagai ketua dari ASEAN.”
Dilansir dari Channel News Asia, Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) mengumumkan bahwa kepolisian kembali menjerat pasal pidana kepada Suu Kyi. Sebelumnya, perempuan peraih Nobel Perdamaian itu ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan mengimpor alat komunikasi ilegal.
Kemudian, baru-baru ini, dia kembali dijerat dengan Undang-Undang Darurat yang berlaku di tengah pandemik COVID-19. Suu Kyi dianggap melanggar protokol kesehatan karena menggelar kampanye pada 2020 lalu yang menyebabkan masyarakat berkerumun. Tuduhan yang sama juga dibebankan kepada Win Myint.
Tindakan tersebut memicu kemarahan di masyarakat. Meski pemerintah telah membatasi akses internet dan membubarkan demonstran dengan peluru karet hingga meriam air, massa aksi tidak mau bubar.
Untuk meredam kemarahan massa, militer sempat mengabarkan bila Suu Kyi dan ratusan tahanan politik lainnya dalam kondisi sehat. Suu Kyi juga dipastikan tidak berada dalam kurungan atau penjara, melainkan berada di suatu rumah.