Indonesia Masuk 5 Besar Negara Penyumbang Pasukan Perdamaian Dunia

06 Feb 2025, 10:27 WIB

Marcheilla Ariesta

Ilustrasi pasukan perdamaian PBB (X/Lacroix_UN)

Intinya sih...

Indonesia aktif dalam misi PBB sejak 1957, menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia.
Menlu RI Sugiono bangga karena Indonesia menjadi negara pengirim pasukan terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.
Pertemuan UNPM 2025 membahas masa depan MPP PBB, adaptasi terhadap situasi lapangan, dan merumuskan masukan untuk United Nations Peacekeeping Ministerial di Berlin.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Ia menyampaikannya saat membuka pertemuan United Nations Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul.

“Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi PBB sejak 1957, sebuah komitmen yang saya yakini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan Konstitusi kita dan visi strategis pemerintah," ujar Menteri Luar Negeri RI Sugiono dikutip dari laman Kemlu.go.id, Kamis (6/2/2025).

1. Indonesia posisi ke-5 negara terbanyak yang kirim pasukan perdamaian dunia

Menteri Luar Negeri RI Sugiono. (IDN Times/Sonya Michaella)

Menlu Sugiono mengatakan, ia berbangga hati karena Indonesia menduduki posisi ke-5 sebagai negara pengirim pasukan terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB.

“Sebagai Menlu, menjadi suatu kebanggaan bagi saya bahwa saat ini Indonesia menduduki posisi ke-5 sebagai negara pengirim pasukan terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dengan 2.753 pasukan yang tersebar di 8 (delapan) misi," ujar Sugiono.

Menlu mengucapkan terima kasih atas jasa para petugas perdamaian dunia dari Indonesia. Ia juga menyerukan agar pemuda Indonesia turut berpartisipasi dalam misi ini.

"Kepada seluruh putra dan putri bangsa yang menjawab panggilan untuk bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, kalian adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam aktif menjaga perdamaian, ketertiban, dan stabilitas internasional, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita," ujarnya.

2. Harus menghormati prinsip dasar Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Ilustrasi pasukan perdamaian PBB (X/Lacroix_UN)

Dalam sambutan pembukaannya, Sugiono menekankan pentingnya membahas masa depan misi pemeliharaan perdamaian yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi yang berkembang cepat di lapangan. Sugiono juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar MPP PBB.

Untuk itu, ia menyampaikan perlunya identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan. Pasukan penjaga perdamaian memerlukan sumber daya dan dukungan yang memadai, termasuk personel yang terlatih dengan baik, teknologi terbaru, serta sumber daya keuangan.

Selain kontribusi pasukan, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan terkait MPP PBB di forum-forum multilateral, salah satunya dengan menjadi salah satu negara perumus Action for Peacekeeping (A4P) yang saat ini menjadi dokumen utama untuk memajukan MPP PBB dan meningkatkan efektivitas implementasi mandat.

3. Pertemuan bertujuan beri masukan untuk UNPM di Berlin

Menteri Luar Negeri RI Sugiono. (IDN Times/Sonya Michaella)

Pertemuan Persiapan UNPM 2025 bertajuk “The Future of UN Peacekeeping” akan berlangsung selama dua hari. Terdiri dari lima sesi diskusi panel mengenai tantangan dan peluang masa depan MPP PBB untuk menghadapi tantangan keamanan internasional yang semakin kompleks.

Selain itu, pertemuan juga bertujuan untuk merumuskan masukan yang akan disampaikan dalam United Nations Peacekeeping Ministerial di Berlin, Jerman, 13-14 Mei 2025. Hadir juga untuk membuka acara, yaitu Wakil Menteri Pertahanan RI, United NationsUnder-Secretary General for Management Strategy, Policy, and Compliance, dan Principal Staff Officer Bangladesh.

Pertemuan diselenggarakan melalui kerja sama Indonesia dengan Belanda, Amerika Serikat, dan Bangladesh serta dihadiri 153 peserta yang terdiri dari pejabat tinggi PBB, perwakilan dari 58 negara anggota PBB dan lembaga think tank global.