Jakarta, IDN Times - Inggris, pada Kamis (19/12/2024), berencana mengirim tentara ke Ukraina untuk memberikan pelatihan militer. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapabilitas militer Ukraina untuk menyerang balik tentara Rusia.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah mengusulkan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Ukraina jika Rusia dan Ukraina menyetujui gencatan senjata. Proposal itu untuk mencegah pelanggaran garis depan yang dilakukan tentara Rusia.
Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, mengatakan bahwa pelatihan militer adalah yang dibutuhkan Ukraina saat ini. Ia menyebut pengiriman tentara Inggris ke Ukraina akan memotivasi rekrutmen tentara baru di Ukraina.
"Ribuan tentara Ukraina sudah dilatih di Inggris sejak dimulainya invasi skala besar Rusia ke Ukraina. Kami akan melihat apapun yang dapat kami lakukan untuk merespons apa diinginkan oleh Ukraina. Mereka ingin dapat bertempur," tuturnya, dikutip dari Politico.
Namun, Healey menolak memberikan keterangan spesifik terkait dengan dukungan tambahan ke Ukraina kali ini. Ia menyebut rencana itu tetap harus menyulitkan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.
Hingga kini, Inggris dan negara-negara anggota NATO lainnya masih belum mengirimkan tentara ke Ukraina. Mereka khawatir pengiriman tersebut akan menimbulkan konflik secara langsung dengan Rusia.
Tak hanya rencana pengiriman pasukan untuk melatih tentara Ukraina, Healey juga berjanji akan memberikan bantuan militer tambahan sebesar 225 juta pounsterling (Rp4,5 triliun) untuk mendukung persenjataan militer Ukraina.
Melansir BBC, ia juga mengatakan akan menunggu bagaimana rencana Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai konflik di Ukraina. Namun, ia menambahkan akan tetap melakukan apapun untuk membantu Ukraina melawan Rusia.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy telah berdiskusi dengan pemerintah Ukraina untuk memperkuat posisinya dalam melawan Rusia selama 2025.
"Ini sangat penting bahwa sekutu di Eropa sudah melangkah dalam mendukung Ukraina. Pelatihan sangatlah penting bagi personel militer, pendanaan juga penting untuk jangka panjang, dan kami harus menemukan cara untuk membiayai ini semua," ungkap Lammy.
Juru Bicara Perdana Menteri Inggris mengecam komentar mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev terkait kelayakan pejabat di negara-negara pendukung Ukraina. Komentar itu disampaikan setelah adanya berita pembunuhan jenderal Rusia di Moskow yang dimuat media Inggris, The Times.
"Komentar ini menunjukkan keputusasaan dari pemerintahan Putin. Berbeda dengan di Rusia, kebebasan pers sangat penting dalam menjunjung demokrasi dan kami menganggap ancaman dari Rusia ini sangat serius. Media kami menjunjung nilai-nilai kebebasan, demokrasi, independen yang dianut di Inggris," terangnya, dikutip RFE/RL.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pernyataan Medvedev tersebut tidak bertanggung jawab. AS dan NATO tidak ingin terlibat konflik dengan Rusia.
"Agresi militer Kremlin ke Ukriana adalah ancaman besar dan langsung pada keamanan Eropa dan perdamaian beserta stabilitas area Euro-Atlantik. Semua ini dimulai oleh Kremlin dan Putin sebenarnya dapat mengakhiri ini semua hari ini juga," ungkapnya.